Kasus Pajak Bank Mandiri Diungkit Lagi

RMOL. Fenomena kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang sedang disidangkan di PN Jakarta Selatan bila dicermati lebih jauh tampaknya merupakan pencerminan prilaku pegawai rendah atau yang belum tergolong pejabat eselon di Direktorat Pajak dalam mencontoh prilaku pejabat tinggi di institusi itu.

Demikian antara lain yang disampaikan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinagoro, ketika dimintai pendapatnya mengenai kondisi dunia perpajakan tanah air yang dikeluhkan banyak orang. Menteri Keuangan Agus Martowardjojo di depan DPR pekan lalu mengakui kinerja Ditjen Pajak tidak optimal. Ada banyak kasus yang menggambarkan kondisi carut marut dunia perpajakan Indonesia.

Satu di antaranya adalah yang konon terjadi di era Menteri Keuangan Boediono dan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, yakni antara tahun 2002 dan 2003: penghapusan penerimaan pajak terhadap Bank Mandiri yang akan go public. Penerimaan pajak yang dihapuskan itu senilai Rp 2,2 triliun.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk bank plat merah ini diterbitkan pada pertengahan tahun 2002 oleh Kanwil Pajak Jakarta Raya Khusus. Sudah barang tentu SKP itu merupakan produk hukum dan bukan sekadar alat gertak kepada wajib pajak bersangkutan.

Tetapi dalam tempo empat bulan kemudian dengan suatu rekayasa sistemik dari segi administrasi perpajakan terjadilah kejanggalan demi kejanggalan. Dengan merujuk SK Menteri Keuangan tanggal 14 Agustus 2003 yang menyisipkan pasal tambahan terhadap SK Menkeu sebelumnya tentang kebijakan perlakuan kepada merger suatu BUMN, kewajiban pajak yang sudah ditetapkan itu kemudian dihapuskan.

“Padahal WP yang bersangkutan sesungguhnya telah menempuh upaya keberatan ke Pengadilan Pajak dengan menyetor dana Rp 1,1 triliun pada tanggal 31 Desember 2002 sebagai syarat proses keberatan di Pengadilan Pajak,” ujar Sasmito.

Ironisnya, patut diduga karena kecerobohan para pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, baik Menkeu Boediono, Dirjen Pajak Hadi Purnomo, serta Kepala Kanwil Pajak Jakarta Raya Khusus Muhammad Said kala itu, tidak menyadari bahwa SK Menkeu tersebut mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2003. Ini artinya, SK itu tidak bisa diberlakukan terhadap kasus pajak bank BUMN yang akan go public tersebut.

Anehnya lagi, Ditjen Pajak kemudian justru menyatakan adanya lebih bayar atau restitusi sebesar Rp 363 miliar. Dana itu, demikian masih kata Sasmito, pasti dikeluarkan dari kas negara atau menjadi semacam tabungan pembayaran kewajiban pajak bank BUMN tersebut pada periode tahun fiskal selanjutnya.

Bagi Sasmito yang prihatin dengan carut marut dunia perpajakan Indonesia, sungguh ini merupakan contoh kasus menarik yang patut diduga dijadikan contoh oleh para pegawai Ditjen Pajak sejenis Gayus Tambunan untuk berani bermain-main dengan kasus pajak benilai puluhan atau ratusan miliar. Mereka patut diduga menganggap, toh yang berpotensi merugikan negara sampai dengan 25 kali lebih besar dari nilai yang mereka mainkan tidak tersentuh hukum sampai saat ini.

Ini bukan kasus baru. Ketika kasus ini merebak tahun 2003, Hadi Purnomo sudah menyampaikan bantahan. Menurutnya, sama sekali tidak ada penghapusan pajak untuk pajak terutang tahun 2000 bank hasil merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia itu.

Namun, seperti yang disampaikan Sasmito, kasus ini masih menyimpan sejumlah keanehan.

Jadi, quo vadis Pak Menteri Agus Marto? [guh]