Berita

jenderal bhd/ist

Inilah Kemungkinan ABS di Balik Pernyataan Jenderal BHD

SENIN, 27 SEPTEMBER 2010 | 07:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ada kekhawatiran, menjelang akhir masa tugasnya sebagai Kepala Polri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri terjebak pada permainan “asal bapak senang”, memberikan laporan sekenanya untuk memuaskan sang atasan, Presiden SBY.

Pernyataan BHD bahwa jaringan teroris di tanah air ingin mengambil alih kekuasaan dikhawatirkan merupakan bagian dari permainan ABS itu.

Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Center (SMC) Syahganda nainggolan, misalnya, mengatakan tidak yakin kekuatan teroris di tanah air dapat mengambilalih kekuasaan pemerintah.

“Karena kekuatannya memang tidak terlalu besar, di samping tak memiliki basis persenjataan hebat dan kemampuan bergeraknya pun tidak sebanding sama sekali dengan Tentara Nasional Indonesia,” ujar Syahganda kepada Rakyat Merdeka Online, Senin pagi (27/9).

"Bahkan, dengan polisi saja jauh sekali perbandingannya," ujar Syahganda.

Jaringan teroris itu, lanjutnya, juga sulit mendapat dukungan dalam upaya menggulingkan pemerintahan. Sebabnya juga jelas, yakni mereka tidak mendapat kepercayaan rakyat di tempat mana pun. Belum lagi dukungan pihak internasional. Hal lain yang juga patut dipertanyakan adalah kekuatan finansial mereka untuk merebut kekuasaan.

“Teroris juga tidak berhasil menyusup ke dalam TNI dan Polri, karenanya kecil sekali kemungkinan mampu mengambilalih kekuasaan," masih kata Syahganda.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Kapolri bersikap cermat dan tidak menciptakan kecemasan publik dengan menyampaikan pernyataan seperti itu.

“Kita acungkan jempol untuk aparat Polri yang berhasil menumpas berbagai kelompok dalam agenda memerangi terorisme. Tetapi tidak serta merta Kapolri boleh menyatakan negara akan diambilalih teroris yang jumlahnya tidak banyak itu. Biar penjelasan mengenai hal itu menjadi kewenangan Kepala BIN," demikian Syahganda. [guh]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya