RMOL. Calon Ketua KPK Bambang Widjojanto menanggapi dingin adanya isu kalau dirinya tidak terpilih menjadi Ketua KPK akan diangkat sebagai Jaksa Agung.
Bagi aktivis ini, lebih baik melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya ketimbang menanggapi isu yang tidak jelas sumbernya.
“Saya nggak mau berandai-andai apa jadi Ketua KPK atau Jaksa Agung. Kalau dipilih, alhamdulillah. Tidak dipilih, tetap harus bersyukur. Pasti yang terbaik yang diberikan kepada saya,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Berikut kutipan selengkapnya:
Kalau nanti tidak terpilih menjadi Ketua KPK, kabarnya jadi Jaksa Agung?
Ah, itu namanya berandai-andai. Saya nggak mau menjawab itu. Gini deh, saya mau konsentrasi dengan pekerjaan saya yang sekarang. Kalau nanti ada tugas-tugas dari negara yang harus dijalankan. Sebab, itu kepentingan yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik atau masyarakat. Itu harus dijalankan dengan amanah.
Ini berarti siap dong?
Saya ini kan dalam posisi orang yang dipilih. Artinya, disuruh ngapain saja, ya harus siap. Jadi pemimpin itu kan tidak hanya profesionalisme tapi juga punya integritas yang kuat dan mampu memikul amanah secara tanggung jawab.
Kalau tidak dipilih juga siap?
Ya dong. Kalau dipilih alhamdulillah, tidak dipilih tetap harus bersyukur. Pasti yang terbaik yang diberikan kepada saya.
O ya, bagaimana persiapan untuk fit and proper test di DPR?
Saya sekarang ini lebih banyak melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Tentu saja saya mulai membaca beberapa kasus-kasus yang memang kemungkinan besar akan menjadi perhatian DPR.
Selain membaca, apalagi persiapannya?
Ya, itu saja. Saya kan nggak ngerti, apa kira-kira yang ditanya. Sebab, saya belum pernah menjalani
fit and proper test di DPR. Lebih baik pertanyaan itu diajukan ke Mas Busyro Muqoddas. Sebab, beliau sudah pernah menjalankan
fit and proper test di DPR.
Apa strategi menghadapi fit and proper test?
Tidak punya strategi. Jalani apa adanya saja. Yang jelas, saya akan maksimal menjawab pertanyaan anggota DPR saat dilakukan
fit and proper test.
Tidak melakukan lobi-lobi?
Saya pasrah saja, tidak akan melakukan lobi-lobi. Silakan DPR menentukan pilihan. Sebab, itu adalah otoritas mereka.
Sepertinya Anda sudah mendapat restu dari Presiden ya?
Itu pendapat Anda saja. Sebab, kami dipanggil berdua kok, untuk mendiskusikan hal-hal yang normatif. Dalam kapasitas sebagai Kepala Negara, beliau memang harus mengenal lebih dekat, dan mengetahui karakter kita.
Apa sih yang disampaikan Presiden saat pertemuan itu?
Mas Busyro dan saya diminta untuk betul konsentrasi dalam hal-hal yang bisa menimbulkan potensi-potensi yang mengganggu pekerjaan. Agar tidak terlibat dalam kategori-kategori yang dapat mengganggu penegakan hukum.
Semoga calon Ketua KPK yang lolos fit and proper test di DPR, nantinya benar-benar mampu berjibaku terhadap isu kriminalisasi dan percobaan suap yang mungkin akan menjadi teman dekatnya dalam menjalankan tugas sebagai pendekar hukum. Rakyat benar-benar menginginkan figur penegak hukum yang superbody namun tepat dan cepat dalam bertindak, tetapi tidak tebas bulu.
Jadi, tidak ada arahan siapa yang diharapkan terpilih, begitu?
Arahan apa sih. Nggaklah, saya sama Mas Busyro melihat ini di dalam perspektif ketatanegaraan. Terus ada Kepala Negara yang mau ikut konsen.
Apa lagi yang disampaikan Presiden?
Presiden mengatakan bahwa sektor hukum itu perlu pembenahan agak lebih sistematik dan terstruktur dibandingkan dengan yang lain.
Beliau menyuruh kami agar konsen ke situ saja, sehingga tanggung jawab sebagai calon pemimpin itu cukup besar. Hal yang lain yang cukup menarik bahwa selama ini lembaga penegakan hukum yang lain masih belum melakukan reformasi yang cukup baik, maka peran strategis KPK menjadi fungsional. Itu saja.
O ya, apa harapan Anda terhadap DPR?
Saya berharap semoga DPR mempunyai informasi yang cukup luas mengenai kedua calon. Kemudian lakukankah penilaian secara independen dan obyektif. Itu aja.
Kabarnya DPR akan mencari orang yang cocok dengannya?
Saya kira juga begitu. Misalnya saja, DPR kan sebagai pengawas lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Jadi, pilihnya orang yang menurut DPR cocoklah untuk bisa berpartner yang bisa membantu dia dalam pengawasan itu.
Artinya harus orang berpengalam dong?
Betul. Tentunya yang punya pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan yang bisa membantu tugas DPR utuk mengawasi lembaga penegakan hukum.
Apakah Anda termasuk partner yang pas?
Ha ha ha...Saya termasuk salah satu partner yang suitable. Karena keterlibatan saya sebagai lawyer, dan aktivis anti korupsi. Saat proses transisi politik terjadi di awal-awal itu, Yayasan LBH Indonesia lembaga yang pertama kali membentuk anti-korupsi yang namanya
Indonesia Corruption Watch (ICW), ketika saya menjabat Ketua Dewan Pengurus. Artinya, lembaga itu saya menjadi pendiri yang hingga kini masih menjadi Dewan Etik ICW.
Selain itu?
Saya juga turut membangun gerakan anti-korupsi. Makanya banyak lembaga-lembaga anti korupsi sekarang berdiri di berbagai daerah. Saya juga membuat studi-studi mengenai anti-korupsi bersama dengan KPK, bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bersama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain untuk studi-studi anti-korupsi.
Saya membantu KPK dan Bappenas merumuskan rencana kerja nasional mengenai pemberantasan korupsi. Bahkan satu dua tahun ini kami sendiri pengajar di Fakultas Hukum yang berkaitan dengan praktek acara pidana yang salah satu kajiannya mengenai anti-korupsi.
[RM]
