RMOL Pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden SBY ternyata masih sebatas lips service belaka.
Pasalnya, korupsi terjadi tidak saja di lembaga pemerintahan saja tapi juga masih terjadi di level paling bawah yaitu kelurahan.
Demikian dikatakan pengamat politik Universitas IndonesiaI, Bonny Hargens kepada wartawan di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (23/9).
“Saat ini saya yakin tidak ada seorang pun di Indonesia yang berani mengatakan bahwa ada satu saja, lembaga pemerintahan yang bersih dari korupsi karena memang tidak ada. Ini tentunya sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Bonny pun mencontohkan tidak ada satu pun kelurahan yang tidak meminta uang upeti jika masyarakat ketika mengurus KTP misalnya, sekalipun untuk mengurusnya sebenarnya gratis. Begitu juga dengan aparat hukum seperti polisi yang selalu mencari celah untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar.
"Masyarakat sudah muak dengan kondisi Indonesia seperti sekarang ini. Bagaimana lurahnya, kepala dinasnya, bupati walikotanya, gubernurnya atau pada level menteri atau lingkaran istananya?Atau kalau di kepolisian bagaimana kapolseknya, kapolresnya, kapoldanya, kapolri dan seluruh jajarannya?," kata Bonny.
Dalam kondisi seperti itu, menurut dia negara berjalan seperti tanpa pemerintahan. Ini juga yang membuat masyarakat cenderung mencari jalannya sendiri dan berharap agar lembaga-lembaga pemerintahan tidak merecoki kehidupan mereka.
"Untuk itu perlu pemimpin yang tegas di semua lembaga tinggi negara yang tingkatannya paling tinggi dan terendah seperti kelurahan untuk menindak anak buahnya yang melakukan praktek korupsi, tukas dia.
[wid]
