Berita

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Aduh, Nggak Mikir Soal Reshuffle Yang Penting Bekerja Maksimal

RABU, 22 SEPTEMBER 2010 | 07:37 WIB

RMOL. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku tidak memikirkan soal reshuffle kabinet. Sebab, itu adalah hak prerogatif Presiden SBY.

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tidak merisaukan soal evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan genap setahun Kabinet Indonesia Ber­satu (KIB) II, 20 Oktober men­datang. 

“Tugas saya melaksanakan tugas seoptimal dan semaksimal mungkin. Soal yang menilai, itu tugasnya Pak Kuntoro Mangku­subroto, Kepala Unit Kerja Pre­siden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Begitu juga soal re­shuffle, itu merupakan hak pre­rogatif Presiden,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Berikut kutipan selengkapnya:

20 Oktober mendatang  ge­nap setahun pemerintah SBY-Boed­iono, tentu ada evaluasi dari Pre­siden, bagaimana ko­mentar Anda?
Kalau itu kita hanya kerja saja. Soal evaluasi itu bukan tugas kita, tapi itu tugas Pak Kuntoro Mang­kusubroto, Kepala UKP4.

Apakah sudah mengetahui apa saja yang jadi indikator da­lam penilaian kinerja kabinet?
Kalau kita itu bagiannya kerja saja. Ya kita yang penting melak­sanakan tugas seoptimal dan semaksimal  kita. Kalau soal eva­luasi biasanya UKP4 dan Menko. Tanya ke mereka saja.

Ada yang bilang hasil evaluasi kinerja menteri bakal berujung dengan reshuffle, komentar Anda?
Kalau itu jangan tanya sama saya. Itu kan haknya Bapak Presi­den. Kita itu tugasnya bekerja seoptimal mungkin tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Itu  dikerjakan dengan serius, se­hingga harus mencapai dan me­lebihi target yang ditentukan. Itu adalah tugas kita.

Apakah Anda yakin tidak ter­kena reshuffle?
Aduh, jabatan itu adalah ama­nat. Kita tidak mikir soal re­shuffle atau tidak, yang penting kita bekerja secara optimal dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang lain itu kita serahkan pada tim penilai. Gitu saja.

Bagaimana kira-kira kinerja kementerian yang Anda pimpin?
Yang menilai itu bukan kita. Yang terpenting bagi kami  me­laksanakan tugas yang diberikan seoptimal dan semaksimal yang kita bisa. Kita harus melebihi target apa yang ditugaskan. Nah, itu tugas kita. Tapi kalau menilai apa bagus atau tidak, yang me­nilai kan bukan kita dong. Kalau kita menilai diri kita sendiri nanti geer kita kan.

Tapi kan pasti ada penilaian kinerja kementerian dari in­ternal?
Kalau di internal kita melebihi target. Melebihi apa yang di­targetkan.

Apa saja yang melebihi target?
Kan banyak programnya. Misalnya kita mencanangkan untuk hutan tanaman rakyat 15 ribu hektar, nah kita katakan mencapai 17 ribu hektar. Berarti lebih dari target kan. Atau pro­gram menanam hutan kembali, target kita 1 miliar pohon, tapi bisa menanam 1,6 miliar.

Jadi bisa dipastikan ki­nerja kementerian seta­hun ini sangat memuas­kan ya?
Jadi harus melebihi dari tar­getnya. Tapi kita tak bisa menilai. Yang menilai kan yang lain.

Apa masih banyak keku­rangan setahun ini?
Insya Allah banyak kemajuan-kemajuan sekarang ini. Banyak perubahan yang terjadi.

Tapi banyak kalangan me­nilai hambatan kementerian saat ini adalah penyerapan angga­ran. Apa itu juga jadi hambatan Anda?
Kalau dikatakan rendah, dari­mana datanya, he..he..he. Po­kok­nya me­le­bihi target apa yang kita canangkan.

Jadi hambatannya nggak banyak ya?
Hambatan tentu ba­nyak. Tak ada yang mu­dah sesuatu yang kita laksanakan. Misal­nya, pem­beran­tasan ille­gal logging, illegal mi­ning, itu tentu tidak mudah.

Apa saja terobosan yang te­lah dilakukan?
Di Kementerian Kehutanan itu kan tiga tugas pokoknya. Per­tama, menanam, jangan nebang lagi. Kedua, penegakan hukum. Bagi yang melakukan illegal logging, maupun perambahan kawasan hutan,ya  harus diproses secara hukum.

Ketiga, reformasi birokrasi. Ketiganya tidak mudah dilaku­kan. Tapi Alhamdulillah, kita melebihi apa yang kita targetkan selama setahun ini.

Saat ini Kemenhut kan lagi koordinasi dengan Satgas Ma­fia Hukum, bagaimana hasilnya?
Kalau yang lalu itu (2009) se­lama setahun, hanya satu yang diselesaikan. Nah tahun ini Alhamdulillah kita sudah 56 yang ditindak.

Yang lebih banyak terindi­kasi mafia hutan dari kalangan apa saja?
Ya ada pengusaha, ada oknum.

Ada tidak perusahaan besar yang terlibat mafia hutan?
Kalau itu ada datanya di ke­hutanan.   [RM]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya