Berita

Wawancara

WAWANCARA

Zulkifli Hasan: Aduh, Nggak Mikir Soal Reshuffle Yang Penting Bekerja Maksimal

RABU, 22 SEPTEMBER 2010 | 07:37 WIB

RMOL. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku tidak memikirkan soal reshuffle kabinet. Sebab, itu adalah hak prerogatif Presiden SBY.

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tidak merisaukan soal evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan genap setahun Kabinet Indonesia Ber­satu (KIB) II, 20 Oktober men­datang. 

“Tugas saya melaksanakan tugas seoptimal dan semaksimal mungkin. Soal yang menilai, itu tugasnya Pak Kuntoro Mangku­subroto, Kepala Unit Kerja Pre­siden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Begitu juga soal re­shuffle, itu merupakan hak pre­rogatif Presiden,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Berikut kutipan selengkapnya:

20 Oktober mendatang  ge­nap setahun pemerintah SBY-Boed­iono, tentu ada evaluasi dari Pre­siden, bagaimana ko­mentar Anda?
Kalau itu kita hanya kerja saja. Soal evaluasi itu bukan tugas kita, tapi itu tugas Pak Kuntoro Mang­kusubroto, Kepala UKP4.

Apakah sudah mengetahui apa saja yang jadi indikator da­lam penilaian kinerja kabinet?
Kalau kita itu bagiannya kerja saja. Ya kita yang penting melak­sanakan tugas seoptimal dan semaksimal  kita. Kalau soal eva­luasi biasanya UKP4 dan Menko. Tanya ke mereka saja.

Ada yang bilang hasil evaluasi kinerja menteri bakal berujung dengan reshuffle, komentar Anda?
Kalau itu jangan tanya sama saya. Itu kan haknya Bapak Presi­den. Kita itu tugasnya bekerja seoptimal mungkin tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Itu  dikerjakan dengan serius, se­hingga harus mencapai dan me­lebihi target yang ditentukan. Itu adalah tugas kita.

Apakah Anda yakin tidak ter­kena reshuffle?
Aduh, jabatan itu adalah ama­nat. Kita tidak mikir soal re­shuffle atau tidak, yang penting kita bekerja secara optimal dan maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang lain itu kita serahkan pada tim penilai. Gitu saja.

Bagaimana kira-kira kinerja kementerian yang Anda pimpin?
Yang menilai itu bukan kita. Yang terpenting bagi kami  me­laksanakan tugas yang diberikan seoptimal dan semaksimal yang kita bisa. Kita harus melebihi target apa yang ditugaskan. Nah, itu tugas kita. Tapi kalau menilai apa bagus atau tidak, yang me­nilai kan bukan kita dong. Kalau kita menilai diri kita sendiri nanti geer kita kan.

Tapi kan pasti ada penilaian kinerja kementerian dari in­ternal?
Kalau di internal kita melebihi target. Melebihi apa yang di­targetkan.

Apa saja yang melebihi target?
Kan banyak programnya. Misalnya kita mencanangkan untuk hutan tanaman rakyat 15 ribu hektar, nah kita katakan mencapai 17 ribu hektar. Berarti lebih dari target kan. Atau pro­gram menanam hutan kembali, target kita 1 miliar pohon, tapi bisa menanam 1,6 miliar.

Jadi bisa dipastikan ki­nerja kementerian seta­hun ini sangat memuas­kan ya?
Jadi harus melebihi dari tar­getnya. Tapi kita tak bisa menilai. Yang menilai kan yang lain.

Apa masih banyak keku­rangan setahun ini?
Insya Allah banyak kemajuan-kemajuan sekarang ini. Banyak perubahan yang terjadi.

Tapi banyak kalangan me­nilai hambatan kementerian saat ini adalah penyerapan angga­ran. Apa itu juga jadi hambatan Anda?
Kalau dikatakan rendah, dari­mana datanya, he..he..he. Po­kok­nya me­le­bihi target apa yang kita canangkan.

Jadi hambatannya nggak banyak ya?
Hambatan tentu ba­nyak. Tak ada yang mu­dah sesuatu yang kita laksanakan. Misal­nya, pem­beran­tasan ille­gal logging, illegal mi­ning, itu tentu tidak mudah.

Apa saja terobosan yang te­lah dilakukan?
Di Kementerian Kehutanan itu kan tiga tugas pokoknya. Per­tama, menanam, jangan nebang lagi. Kedua, penegakan hukum. Bagi yang melakukan illegal logging, maupun perambahan kawasan hutan,ya  harus diproses secara hukum.

Ketiga, reformasi birokrasi. Ketiganya tidak mudah dilaku­kan. Tapi Alhamdulillah, kita melebihi apa yang kita targetkan selama setahun ini.

Saat ini Kemenhut kan lagi koordinasi dengan Satgas Ma­fia Hukum, bagaimana hasilnya?
Kalau yang lalu itu (2009) se­lama setahun, hanya satu yang diselesaikan. Nah tahun ini Alhamdulillah kita sudah 56 yang ditindak.

Yang lebih banyak terindi­kasi mafia hutan dari kalangan apa saja?
Ya ada pengusaha, ada oknum.

Ada tidak perusahaan besar yang terlibat mafia hutan?
Kalau itu ada datanya di ke­hutanan.   [RM]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya