RMOL. Jubu Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha mengaku, belum tahu apakah ada reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Yang jelas, evaluasi kinerja menteri pasti dilakukan akhir Oktober mendatang.
“Di situ kan genap setahun KIB II, tentu kinerja menteri itu dievaluasi Presiden, itu sesuai dengan kontrak kerja,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Ini memperlihatkan reshuffle kabinet yang dilontarkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok belum tentu menjadi kenyataan.
Maka wajar kalau Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menganggap pernyataan tersebut hal biasa. Dari dulu Mubarok suka ngomong seperti itu, sehingga nggak perlu dirisaukan.
Pertanyaannya, kalau tidak ada reshuffle kabinet, buat apa dilakukan evaluasi. “Evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur kinerja menteri selama setahun ini,’’ ucap Julian Aldrin Pasha.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kalau hasil evaluasi ada menteri yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, apakah dilakukan pergantian?
Evaluasi kabinet tidak selalu dalam bentuk perombakan atau reshuffle.
Presiden sangat obyektif dalam menilai kinerja kementeriannya. Jadi, biarkan itu berjalan seadanya, kita tunggu hasilnya.
Buat apa dievaluasi kalau nggak diganti jika tidak sesuai kontrak kerja?
Soal pergantian itu kan hak prerogatif Presiden untuk menentukan apakah perlu reshuffle kabinet atau tidak. Yang jelas, menteri kabinet KIB II sudah menandatangani kontrak kerja dan faktor integritas. Jadi, atas dasar itu yang menjadi pertimbangan Presiden untuk melihat apakah sesuai tidak kontrak kerjanya. Termasuk faktor integritas itu.
Apa ya sih Anda nggak tahu apakah ada reshuffle?
Benar, saya tidak tahu soal itu. Hanya Presiden yang tahu dan memastikan apakah akan terjadi perombakan atau tidak.
Tapi Mubarok bilang ada reshuffle?
Itu sifatnya masih spekulasi. Belum pasti, karena yang tahu soal itu hanya Presiden. Jadi kita tunggu saja.
Apakah Presiden menerima masukan-masukan tentang kinerja menteri?
Ya, tentu Bapak Presiden menerima masukan dari banyak pihak, termasuk dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Penilaian UKP4 itu dijadikan pertimbangan?
Lembaga itu kan sudah pernah melaporkan secara mendalam tentang kinerja kementerian. Jadi, itu semua menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden untuk menilai kinerja para menteri.
[RM]
