Berita

Densus 88 Diperiksa Australia, DPR Ngaku Dananya Tak Transparan

SELASA, 14 SEPTEMBER 2010 | 16:51 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Australia mengirimkan seorang utusan khusus ke Maluku untuk menyelidiki kebenaran kabar adanya tindak kekerasan terhadap tahanan politik yang dilakukan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88, seperti yang sebelumnya diungkapkan lembaga HAM internasional, Amnesty International dan Human Rights Watch.

Jika penyelidikan itu benar berlangsung, berarti pemerintah telah melakukan kerjasama bersyarat dengan Australia.

Demikian dikatakan anggota Komisi III, Ahmad Basarah kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Selasa (14/9), ketika ditanya apakah pemerintah telah melakukan kerjasama bersyarat terkait dengan investigasi yang akan dilakukan pihak Australia.


"Iya, saya kira kalau Australia bisa melakukan itu (investigasi) berarti bantuan yang diberikan kepada Densus itu bersyarat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Ia jelaskan, niat Australia melakukan investigasi itu berkaitan dengan jutaan dolar AS yang telah mereka gelontorkan untuk membantu tim anti teror tersebut.

Meski demikian, Ahmad mengingatkan pemerintah harus waspada agar pemerintah Australia tidak melanggar hak kedaulatan hukum Indonesia. Kalaupun terjadi pelanggaran, tidak ada hak Australia melakukan investigasi, sebab kejahatan terjadi di wilayah yuridiksi kita.

"Kita punya mekanisme perundang-undangan yang cukup untuk melakukan investigasi, apakah benar pelanggaran HAM itu terjadi atau tidak," tegasnya.

Ahmad juga menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas bantuan yang diterima Densus 88, hingga saat ini belum jelas. Sejauh ini belum ada audit menyeluruh mengenai apa saja bantuan yang diterima Densus 88 baik dari Amerika maupun Australia.

Karenanya, masih menurutnya, dalam waktu dekat komisi III akan meminta klarifikasi dan melakukan kroscek kepada Kapolri terhadap semua bantuan yang diterima Densus 88.

"Kita akan lakukan itu secepatnya," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, informasi yang dilansir Rights Watch dan Amnesty International tentang pelanggaran HAM oleh Densus 88 membuat Australia merasa berkepentingan. Seperti dikutip dari harian Sydney Morning Herald, Densus 88 telah menerima dana jutaan dollar AS setiap tahun dari Australia untuk biaya operasinya.[ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Antam dan Pegadaian Ikut Uji Keaslian 55 Keping Platinum OTT Bupati Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 | 20:16

Proses Hukum Febrie Adriansyah Wujud Ketegasan Pemerintahan Prabowo

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:54

Prabowo: Kopdes Merah Putih Akan Ciptakan Perputaran Uang Rp223 Triliun di Desa

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:43

Belajar dari Yunnan, Tobat Ekologi Ditopang Gerakan Koperasi

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:33

Kopdes Merah Putih Siapkan Kredit Super Mikro, Bunga 8 Persen

Minggu, 12 Juli 2026 | 19:03

Taruna Akmil Pahami Pemikiran Sun Tzu dan Doktrin Pertahanan Negara

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:55

Prabowo Kritik Neoliberalisme, Dorong Kembali Ekonomi Kerakyatan

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:51

Kemensos Evakuasi Bocah Sukabumi yang Suka Cium Tangki Motor Warga

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:34

Prabowo Tetapkan Barang Subsidi Wajib Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:17

Karhutla Mengamuk di Jawa dan Kalimantan, 1 Warga Pingsan

Minggu, 12 Juli 2026 | 18:03

Selengkapnya