Berita

Wawancara

WAWANCARA

Adi Putra Tahir: Kurangi Pajak Penghasilan & Deviden Demi Menarik Uang di Luar Negeri

SENIN, 13 SEPTEMBER 2010 | 01:41 WIB

RMOL. Adi Putra Tahir menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri  Indonesia (Kadin) punya tugas berat. Selain menjalankan roda organisasi, juga menyelenggarakan  Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan di Jakarta, 24-26 September 2010.

Salah satu agenda Munas ada­lah memilih Ketua Umum Kadin. Sam­pai saat ini  ada empat calon kuat, yakni Sandiaga S Uno (Wa­kil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi), Suryo Bambang Sulisto (Ketua Dewan Pertimbangan Kadin), Chris Kan­ter (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi dan Logistik),  dan Wishnu Wardhana (Wakil Ke­tua Umum Kadin Bidang Ke­uangan Nonbank dan Pasar Mo­dal Indonesia).

Tapi Rabu (15/9) calon bertam­bah satu lagi. Sebab, Adi Putra Tahir akan mendeklarasikan diri ikut bertarung memperebutkan kur­si Ketua Umum Kadin perio­de 2010-2015.


Alasannya, banyak daerah yang memintanya agar ikut men­ca­lonkan diri demi menyatukan semua kekuatan di Kadin.

”Banyak pengurus Kadin dae­rah yang meminta agar ikut men­calonkan. Setelah saya dis­ku­sikan dengan sejumlah teman, akhir­nya Rabu mendatang saya mendeklarasikan sebagai calon Ke­tua Umum Kadin,’’ ujar ang­gota Komisi VI DPR itu kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, ke­marin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa sudah dipertimbangkan se­cara matang-matang pencalonan ini?
Ya sudah. Ini kan desakan dari pengurus Kadin Daerah. Mereka me­nilai saya sebagai sosok pe­mer­satu semua kekuatan di Kadin.

Kalau tidak terpilih gimana, ber­arti Anda menjabat Ketua Umum Kadin tercepat, hanya dua bulan?
Betul. Saya ditunjuk menjadi Pjs Ketua Umum Kadin Januari 2010, tapi  mulai 22 Juli 2010 men­jabat Ketua Umum Kadin se­bagai pengganti antar waktu (PAW) gara-gara MS mundur dari jabatan itu setelah menjadi Men­teri Perindustrian.

Apakah Anda optimistis ter­pilih?
Kalau melihat dukungan dari daerah,  tentu optimistis.

Emang dukungannya berapa banyak?  
Cukup banyak. Tapi nggak enak kalau dipublikasikan. Yang jelas, mereka meminta saya untuk mencalonkan diri demi mem­persatukan semua kekuatan di Kadin.

Emang calon yang lain tidak mampu mempersatukan?
Saya tidak bilang begitu. Ini kan menurut pengurus Kadin di dae­rah. Intinya kata-katanya be­gini: kalau Abang maju, pasti se­muanya bersatu. Soalnya per­be­daan antar calon sudah terlalu tajam. Itu kata mereka.

Saya dianggap mereka cocok karena antara lain bisa men­jem­batani antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, termasuk in­formal. Sebab, sekarang ini yang kurang adalah kelas me­ne­ngah.

Berarti Anda ingin mengu­ra­ngi  kesenjangan?
Ya, sebab ada pengusaha gede bermainnya di luar negeri. Se­dangkan yang kecil dan informal ma­sih gitu-gitu terus di sini, tidak ber­kembang. Jadi, perlu dijem­ba­tani agar kelas menengah tum­buh, supaya menjadi bangunan yang kokoh. Sebab kalau te­ngah­nya kosong maka akan diisi orang asing.

Kelas menengah yang diba­ngun itu di daerah ya?
 Betul. Program ini harus se­ira­ma dengan program pemerintah, yaitu APBN 60 persen didae­rahkan, sehingga ini akan men­jadi motor pengusaha daerah un­tuk meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) daerah. Dengan cara ini akan tumbuh kelas menengah di daerah.

Apa ini sudah dibahas dengan pemerintah?
Sudah. Tapi kan harus tetap terus disuarakan, sehingga benar-benar terwujud. Kalau ini ter­wu­jud, tentu bisa menyerap la­pang­an pekerjaan. Selain itu, ka­mi juga berupaya agar industri itu tidak mengimpor bahan men­tah­nya dari luar negeri.

Selain itu, apa lagi visi misinya?
Kalau saya terpilih menjadi Ke­tua Umum Kadin periode men­datang, tentu saya akan terus ber­juang untuk menyakinkan pe­merintah dan perbankan agar bunga pinjaman ke bank jangan terlalu tinggi.

Selama ini bunganya bisa men­capai 15 persen, itu terlalu tinggi. Hendaknya kita bisa meniru di Singapura, yang bunganya cuma 6 persen.

 Kalo kondisi seperti ini tentu tidak mendorong daya saing. Har­ga barang dibikin di Indo­ne­sia menjadi mahal, sehingga sulit ber­saing dengan produk luar ne­geri. Ini membuat pengusa kecil menjadi terpuruk.

Kalau pengusaha besar bagai­mana?
Itu juga ada persoalan, yakni soal pajak penghasilan, di sini telalu besar yakni 25 persen. Se­dangkan di Singapura cuma 16 per­sen. Sedangkan di sini juga ada pajak deviden 10 persen. Ini kan pajak ganda namanya. Jadi, seharusnya dihapus saja.

Ini penyebab banyak pengu­sa­ha besar bikin usaha di luar ne­geri?
Betul. Karena pajak badannya untuk tahunan sangat murah. Kalau di Singapura 16 persen di In­donesia 25 persen. Bahkan ta­hun lalu sebesar 35 persen. Ma­ka­nya Kadin mengusulkan agar pajak itu diturunkan saja. Kalau tidak diturunkan, tentu banyak uang pengusaha besar itu me­nyim­pan uangnya di luar negeri.

 Memang berapa banyak uang pengusaha itu ?
Banyak sekali. Kalau uang itu bisa dikembalikan ke sini, tentu ini memberikan gairah terhadap perekonomian kita di sini.

O ya, apa  sih peran Kadin se­la­ma ini dalam  dunia usaha?
Kadin itu adalah satu-satunya organisasi resmi yang mewadahi dunia usaha, termasuk asosiasi.

Lalu kenapa KEN didirikan?
Presiden mendirikan Komite Ekonomi Nasional (KEN) mem­berikan hal positif bagi Kadin. Ma­kanya kami mendukung KEN. Sebab KEN terdiri dari unsur Kadin dan unsur lainnya se­perti, pengamat, akademisi, dan ahli hukum.  [RM]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya