Berita

PDIP: Menteri Tidak Profesional Dicopot, Besok Pagi Semua Masalah Selesai

SELASA, 07 SEPTEMBER 2010 | 16:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Selain Gerindra, sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan juga mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mereshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Bahkan jika SBY tegas, seperti dikatakan fungsionaris DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, hal itu bisa dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya sesaat setelah SBY mengetahui bahwa ada pembantunya yang tidak mumpuni untuk bekerja di pemerintahannya.

"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Kalau Presidennya mau, dari kemarin-kemarin itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau Presidennya masih takut-takut, padahal dukungan sudah sangat kuat, sekarang atau besok pun, reshuffle tidak akan dilakukan," ujar Ganjar kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 7/9).


Sebagai partai oposisi, sebut anggota Komisi II DPR ini, PDI Perjuangan menyarankan agar Presiden SBY membentuk KIB II sebagai kabinet ahli. Artinya, semua menteri memiliki profesionalitas yang sesuai dengan kementerian yang dipimpin sang menteri. Bukan seperti komposisi KIB II saat ini dimana kebanyakan menteri hanya berdasarkan politik akomodatif karena telah membantu SBY pada saat Pemilu lalu.

"Kalau itu dilakukan (bentuk kabinet ahli), besok pagi, kami kira semua masalah-masalah langsung tercover," katanya yakin. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya