Berita

INDONESIA-MALAYSIA

Salah Besar, Surat Presiden Lawan Menteri Malaysia

SELASA, 31 AGUSTUS 2010 | 21:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sikap pemerintah yang lebih memilih jalur diplomasi bersahabat terhadap Malaysia terkait insiden Tanjung Berakit yang terjadi dua pekan lalu diamini banyak pihak, termasuk kalangan politisi Senayan.

"Saya setuju dengan pilihan presiden itu, karena masa sekarang ini tidak mungkin jika harus perang," ujar politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada Rakyat Merdeka Online di sela Rapat Kerja dengan Menkopolhukam, Kemenlu, Kemenkum HAM, Kemendagri dan Kemenhan di ruang komisi I, gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selasa Malam (31/8).

Mamun begitu, menurut politisi partai Gerindra itu gerak politik yang dilakukan pemerintah harusnya sesuai dengan kronologis keputusan yang berkembang di Malaysia. Karena kalau tidak akan terjadi sikap yang salah yang secara diplomatis justru akan merendahkan martabat bangsa.


"Sehari sebelum surat itu dikirimkan, pejabat Malaysia setingkat menteri memberikan pernyataan akan keras kepada kita. Masa kita membalasnya dengan surat Presiden. Ini menyakitkan dan sangat merugikan," kata Muzani, sapaan akrabnya setengah kecewa.

Anggota Komisi I ini menambahkan diplomasi akan fair Kalau surat inisiatif itu datang dari Malaysia bukan dari kita,  Karena mereka yang sudah melecehkan kita.

"Kapan sih pemerintah mau menjaga marwah kedaulatan bangsa. Kalau mau, mulailah dengan memberi pernyataan yang sepadan," pinta Muzani [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya