RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam keluar dari parpol koalisi pendukung pemerintah. Sebab, sesepuh partai berlambang Kabah itu, Bachtiar Chamsyah, ditangkap dan ditahan KPK, Kamis (5/8) lalu.
Sekjen DPP PPP, Irgan Chaerul Mahfidz mengaku kecewa atas penahanan Bachtiar Chamsyah. Keluarga besar PPP kecewa dan sedih atas musibah ini. Tentunya ini berdampak buruk bagi citra partai.
“Segala sesuatunya akan kami bicarakan, termasuk kemungkinan berada di luar pemerintahan,” ujar Irgan.
Namun Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, menjamin partainya tidak akan hengkang dari parpol koalisi gara-gara Bachtiar Chamsyah ditahan di Lembaga Pemasyarakat Cipinang karena kasus dugaan kasus pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung di Kemensos.
“Memang siapa yang mengancam? Nggak ada itu,” kata Menteri Agama itu saat dijumpai, di Jakarta, kemarin.
Berikut petikan selengkapnya:
Penahanan Bachtiar Chamsyah diprotes sejumlah elite PPP, kok sepertinya Anda diam saja?
Lho kok dibilang diam saja. Wong, saya sudah datang ke sana, sudah nengokin kok.
Kapan?
Sudah lama, sebelum puasa.
Gimana tanggapannya?
Ya ini kan masih dalam proses hukum.
Apakah soliditas partai terganggu mengingat sejumlah elit PPP mengancam akan keluar dari koalisi?
Ah nggak ada. Memang siapa yang mengancam?
Sekjen PPP Irgan Chairul Mafidz dan Anggota MPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin yang menyatakan PPP akan keluar dari koalisi menanggapi penahanan Bachtiar Chamsyah?
Ah, nggak ada itu.
Bachtiar Chamsah kan menjabat Ketua MPP, apakah tugas-tugasnya diserahkan ke orang lain?
Nggak, nggak. Ini kan belum selesai.
Saat ini sejumlah partai besar mengisyaratkan akan mendorong peningkatan parliamentary threshold menjadi 5 persen?
Kalau PPP 2,5 persen tapi secara nasional.
Apa pertimbangan PPP kok tidak mau beranjak dari 2,5 persen?
Pertimbangannya itu karena dengan 2,5 persen saja, itu kira-kira ada 16-18 juta suara yang tidak terakomodir di dalam parlemen. Jadi demokrasinya jangan nggak bulat, apalagi kalau 5 persen. Kalau 5 persen kira-kira antara 32-36 juta orang warga negara yang tidak terakomodir aspirasi politiknya. Belum lagi ditambah dengan golput, jadi demokrasi kita nanti nggak bulat, bisa gepeng-gepeng.
O ya, saat ini konflik dengan Malaysia makin meruncing, bagaimana tanggapannya?
Semua pihak berhak untuk tersinggung. Tinggal kita semua bagaimana meredam ketersinggungan itu agar tidak menjadi emosi yang meledak-ledak.
Tapi pihak Malaysia juga sudah meledak-ledak?
Kita tetap jangan emosi. Kita harus berikan ruang pada masyarakat atau organisasi apapun atas perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Malaysia. Tetapi tugas kita sekarang adalah bagaimana ketersinggungan itu tidak terakumulasi menjadi emosi yang meledak-ledak. Biarkan saja di sana marah, kita tenang-tenang sajadulu walau ketenangan itu juga ada batasnya.
Sekarang ini banyak Ormas sudah cuek pada penegakan hukum, komentar Anda?
Ormas itu tidak boleh melakukan kekerasan, harus lebih mengedepankan pendekatan hukum. Ormas-ormas Islam yang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar itu mestinya lebih cerewet dari sisi pendekatan hukumnya. Jadi melaporkan terus, melaporkan terus kepada aparat penegak hukum. Pak, disini terjadi begini, terus saja begitu sampai direspon.
Pihak kepolisian seharusnya bertindak bagaimana?
Pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban harus bertindak tegas.
Segara kekerasan harus ditertibkan, itu sudah konsekuensi dari tugasnya. Walau akhirnya ada keraguan, kalau saya tegas apakah ini akan melanggar HAM atau tidak, jadi ada keragu-raguan seperti itu.
Artinya polisi nggak boleh takut terhadap ormas tertentu?
Ya dong. Semuanya harus ditertibkan kalau sudah melakukan keresahan.
Maksudnya?
Ya harus ditertibkan ormas itu.
Bagaimana dengan Ahmadiyah?
Ahmadiyah itu sebaiknya dibubarkan. Untuk ketegasan yang harus diambil adalah sebaiknya dibubarkan karena kalau tidak dibubarkan masalah Ahmadiyah akan terus berkembang. Itu akan terus berkelanjutan. Kalau tidak dibubarkan kita akan me-maintain masalah. Tahun ke tahun eskalasinya semakin tinggi. Pada saatnya saya kira gesekan masyarakat tidak terkendali. Seperti pernyataan Kapolri, polisi susah payah menahan gerakan masyarakat dari berbagai kabupaten untuk menyerbu.
Tapi yang seperti itu kan cuma di wilayah Jawa saja?
Di NTB juga sudah terjadi kok. Tetapi dia sekarang semacam diam tetapi bergerak.
[RM]
