Berita

Wawancara

WAWANCARA

Bambang Widjojanto: Nggak Ada Strategi Melobi DPR, Silakan Pilih Secara Obyektif

SENIN, 30 AGUSTUS 2010 | 00:40 WIB

RMOL. Bambang Widjojanto mengaku tidak punya strategi untuk memenangkan pertarungan perebutan kursi Ketua KPK.
Bagi aktivis ini, DPR punya hak mutlak untuk menentukan siapa yang dipilih, apakah dirinya atau Busyro Muqoddas.

Yang jelas, Bambang berjanji akan maksimal menjawab perta­nyaan anggota DPR saat dilaku­kan fit and proper test.

“Silakan DPR menentukan pilihan. Sebab, itu adalah  oto­ritas mereka. Saya pasrah saja, tidak akan melakukan lobi-lobi,’’ ujar­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Silakan DPR menentukan pilihan. Sebab, itu adalah  oto­ritas mereka. Saya pasrah saja, tidak akan melakukan lobi-lobi,’’ ujar­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa benar tidak ada strategi ?
Ya, tidak ada. Silakan teman-teman DPR yang memilih apakah kami  cocok apa nggak.

Harapannya ?
Saya berharap semoga DPR mempunyai informasi yang cu­kup luas mengenai kedua calon. Kemudian lakukankah penilaian secara independen dan obyektif. Itu aja.

Kabarnya DPR akan men­cari orang yang cocok dengan­nya ?
Saya kira juga begitu. Misalnya saja, DPR kan sebagai pengawas lembaga penegak hukum, terma­suk KPK. Jadi, pilihnya orang yang menurut DPR cocoklah untuk bisa berpartner yang bisa membantu dia dalam penga­wasan itu.

Artinya harus orang ber­pe­ngalam dong ?
Betul. Tentunya yang punya penga­laman, pengetahuan, dan kemampuan yang bisa membantu tugas DPR utuk mengawasi lem­baga penegakan hukum.

Apakah Anda termasuk part­ner yang pas ?
Ha ha ha...Saya termasuk salah satu partner yang suitable. Karena keterlibatan saya sebagai lawyer, dan aktivis anti korupsi. Saat proses transisi politik terjadi di awal-awal itu, Yayasan LBH Indo­nesia lembaga yang pertama kali membentuk anti-korupsi yang namanya Indonesia Corrup­tion Watch (ICW), ketika saya menja­bat Ketua Dewan Pengurus. Artinya, lembaga itu saya menjadi pendiri yang hingga kini masih menjadi Dewan Etik ICW.

Selain itu ?
Saya juga turut membangun gerakan anti-korupsi. Makanya banyak lembaga-lembaga anti korupsi sekarang berdiri di ber­bagai daerah. Saya juga mem­buat studi-studi mengenai anti-korupsi bersama dengan KPK, bersama dengan Lembaga Ilmu Pengeta­huan Indonesia (LIPI), bersama dengan berbagai lem­baga swa­daya masyarakat (LSM) lain untuk studi-studi anti-korupsi.

Saya membantu KPK dan Bappenas merumuskan rencana kerja nasional mengenai pembe­rantasan korupsi. Bahkan satu dua tahun ini kami sendiri penga­jar di Fakultas Hukum yang ber­kaitan dengan praktek acara pidana yang salah satu kajiannya mengenai anti-korupsi.

Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya sendiri terlibat cukup intensiflah, mulai dari kebijakan, rumusan program, studi, penga­jaran, pendirian lembaga anti ko­rupsi, macam-macam itu.

Bagaimana kalau nanti tidak terpilih ?
Ya, nggak apa-apa. Lagipula saya mempunyai tugas yang banyak juga.

O ya, bagaimana sih pera­saan­nya masuk dua besar calon Ketua KPK ?
Ya, bersyukur sambil mengu­capkan innalillahi wa innalillahi rojiun.

Mengapa begitu ?
Lha, Ya dunk karena semuanya harus kembali kepada Allah SWT.

Jadi tidak senang ya ?
Saya harus tahu diri bahwa semua ini bukan karena kehe­batan saya.

Kalau nanti terpilih apa yang Anda lakukan ?
Pertama, penajaman dalam pro­gram dan kelembagaan. Ke­dua, membangun konsolidasi penegakan hukum. Ketiga, me­ning­katkan kualitas keterlibatan publik sebagai tujuan dari gera­kan anti korupsi.

 Apakah ada perubahan pada diri Anda ?
Ya tentu ada. Saya membebas­kan  dari berbagai pekerjaan yang selama ini menjadi beban saya. Agar saya bisa fokus dan mem­prioritaskan KPK.   [RM]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya