RMOL. Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, Aburizal Bakrie mengatakan, pihaknya menjadi garda terdepan dalam mengupayakan penyelesaian berbagai persoalan krusial di negeri ini.
“Setgab ini akan lebih banyak menyikapi masalah-masalah krusial yang berdampak secara nasional dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Berbagai masalah krusial yang terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya soal APBNP, penetapan Kapolri dan lain sebagainya,” ujar Aburizal Bakrie, di Jakarta, akhir Mei 2010.
Tapi anehnya, saat diwawancarai Rakyat Merdeka usai shalat tarawih di Kantor DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta, Kamis (12/8), Aburizal menegaskan, masalah calon Kapolri ini bukan kewenangan Setgab Parpol Koalisi.
“Setgab tidak punya hak menentukan Kapolri. Itu merupakan hak prerogatif Presiden,” katanya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Apakah Setgab Parpol Koalisi diajak bicara soal calon Kapolri?
Soal kandidat Kapolri, itu kewenangan Presiden.
Apakah Setgab mengusulkan jagoannya?
Tidak. Kami tidak akan melakukan itu karena itu kan merupakan hak prerogatif Presiden.
Apakah nanti diberitahu ke Setgab?
Presiden sebagai Pimpinan setgab, tentunya beliau akan memberitahukan pada semua anggota Setgab.
Kabarnya calon Kapolri sudah kasak-kusuk, apakah sudah ada yang mendekat ke Setgab atau Partai Golkar?
Tidak ada dong. Sebab, Setgab tidak punya hak untuk menentukan Kapolri. Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita lihat saja nanti pilihan Presiden.
Menurut Anda kriteria calon Kapolri itu seperti apa?
Saat ini kan jenis kejahatan mulai makin banyak. Negara juga sudah makin demokratis. Kemudian kita tahu bahwa kejahatan trans nasional dan tradisional itu makin lama makin modern, makin canggih. Jadi harus melakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif.
Bukan hanya itu, kepolisian ke depan harus menjadi pengayom masyarakat, yang bisa dipercaya sebagai penegak hukum.
Selain itu apa lagi?
Kapolri nanti hendaknya mengupayakan agar pendapatan polisi bertambah. Gaji polisi kan kecil sekali. Ini tantangan bagi Kapolri.
Tantangan yang lain?
Kita harapkan nanti pengganti Bambang Hendarso Danuri itu orangnya jujur, berani, yang tegar dan tegas dalam menghadapi segala hambatan yang ada.
Saat ini beredar wacana agar Presiden tidak hanya mengajukan calon tunggal ke DPR?
Itu tidak jadi masalah, kita lihat saja nanti. Itu kan kembali lagi pada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Ya kalau yang diusulkan dua, baik. Tapi kalau misalnya satu, ya nggak apa-apa.
Jadi Anda berpendapat sebaiknya Presiden mengajukan lebih dari satu calon?
Ya itu semua dikembalikan kepada Presiden. Kita di DPR tentu nanti akan melihat kalau dua calonnya pasti akan memilih salah satu. Kalau satu calonnya kita lihat bagaimana.
Saat ini Kompolnas sedang menyeleksi 8 calon Kapolri sebelum diusulkan ke Presiden, sejauh mana penanganannya?
Nggak ada itu 8 calon. Itu hanya kabar angin doang.
Banyak pihak berpendapat belum ada calon yang mumpuni seperti Bambang Hendarso Danuri, apa perlu jabatannya diperpanjang?
Bambang kan sudah memasuki usia pensiun. Kalau pun mau di diperpanjang paling setahun. Ya bagus juga, tapi terserah Presiden.
O ya, saat ini harga pangan meningkat, bagaimana komentarnya?
Pemerintah harus serius menangani kenaikan harga pangan ini. Apalagi masyarakat saat ini sedang menderita karena kenaikan ini. Situasi pangan dunia mengalami suatu gejolak. Kita lihat gandum naik dari 40 bahkan kalau future sampai naik 60 persen. Jika harga gandum naikkan maka akan berpengaruh juga pada harga kacang kedelai. Gandum naik lalu di kita mie naik, makanya harus kita cermati sebaik-baiknya.
Atas kenaikan harga pangan ini, Golkar berpendapat apa-apa saja yang mesti dibenahi?
Untuk daging kan ada permasalah produksi dan distribusi daging sehingga menjadi sulit didapat. Sedangkan untuk beras, hasil riset Partai Golkar menunjukan stoknya masih aman hingga lebaran. Namun kami perkirakan permasalahan baru akan muncul menjelang bulan Januari dan Februari tahun 2011 dimana ada dampak kenaikan harga gandum dan terigu pada beras. Makanya situasi pangan ini perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah.
Ngomong-ngomong bagaimana soal usulan rumah aspirasi, apakah hal tersebut perlu diwujudkan?
Kalau pembangunan rumah aspirasi di daerah tidak perlu dibiayai pemerintah. Saya kira partai-partai sanggup membiayainya. Jadi tidak perlu dana dari pemerintah.
[RM]
