RMOL. Gagasan redenominasi rupiah yang dilontarkan oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution terus menuai pro-kontra. Kebijakan mengurani nominal 0 di belakang uang rupiah belum jadi kebijakan pemerintah tapi hanya menjadi wacana doang.
Menurut Ginandjar Kartasasmita, bekas Menko Ekonomi Keuangan dan Industri dan bekas ketua Bappenas, pro-kontra yang terjadi di masyarakat soal redenominasi masih sehat. “Saya melihat diskusi soal ini (redenominasi) di masyarakat adalah sehat. Masyarakat jadi ikut serta dalam penetapan kebijaksanaan yang menyangkut rakyat banyak. Meskipun wewenang mata uang menurut konstitusi ada di tangan BI, tapi karena menyangkut kepentingan masyarakat, memang perlu dibuka ruang pembahasan yang luas sebelum diambil keputusan,” kata Ginandjar.
Berikut wawancara selengkapnya dengan bekas ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.
Menurut Anda, apa kira-kira alasan Darmin Nasution melontarkan wacana redenominasi?
Alasan yang digunakan oleh Darmin Nasution dan pendukung-pendukung gagasan ini ada bermacam-macam. Mari kita telaah yang pokok-pokok saja. Pertama, kita malu kepada masyarakat internasional bahwa mata uang kita begitu banyak nol-nya. Hanya beberapa negara di dunia yang mata uangnya lebih banyak nol nya dari rupiah, itupun negara-negara yang situasi politik dan ekonominya buruk. Soalnya, kondisi politik dan ekonomi kita sedang dalam proses terus membaik.
Kedua, kalau dikurangi nol-nya, maka mata uang kita jadi makin kuat. Ketiga, dengan demikian rupiah gampang dibawa-bawanya. Kalau kita membawa 500 juta rupiah, cukup dalam dompet atau tas kecil, jadi lebih ringkas dan aman. Keempat, redenominasi tidak sama dengan sanering di tahun 1965, yang telah membawa malapetaka pada rakyat, dan menyebabkan Bung Karno jatuh di tahun 1966. Argumentasi itu menarik dan memberi landasan yang cukup kuat untuk gagasan ini.
Dari sisi lain bagaimana pandangan Anda soal redenominasi?
Mari kita lihat dari sisi lainnya. Pertama, setahu saya rakyat tidak pernah merasa malu dan enggan memiliki rupiah karena banyak nol-nya. Beda dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) di awal revolusi, rupiah kita sejak Orde Baru hingga sekarang kuat kewibawaannya dan dipercaya oleh masyarakat. Hanya beberapa bulan sekitar krisis moneter 1997/1998, rupiah kita mengalami guncangan. Itupun cepat dipulihkan pada masa Presiden Habibie.
Jadi, tak perlu merasa malu pegang rupiah meski banyak nolnya?
Barangkali yang suka merasa malu adalah orang-orang yang sering keluar negeri dan membandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Menurut saya, kalau cuma soal banyaknya nol, tidak perlu merasa malu. Lebih baik kita malu kalau di wilayah kita berlaku mata uang asing, misalnya di wilayah perbatasan. Atau ikan kita dengan leluasa dikeduk dari laut di dalam wilayah kedaulatan kita. Atau listrik mati di Bandara Soekarno-Hatta. Atau banyak rakyat disuruh memakai gas sebagai ganti minyak tanah, tapi meledak waktu dipakai.
Dengan mengurangi 3 nol-nya diharapkan rupiah jadi lebih kuat...
Ada beberapa soal di sini. Pertama, apa betul yang kita perlukan adalah rupiah yang terus menguat? Apakah bukan rupiah yang stabil dan handal? Rupiah yang makin kuat, belum tentu menguntungkan ekonomi dan rakyat.
Bukankah dengan demikian ekspor kita melemah?
Sekarang saja, ekspor kita ditunjang oleh bahan dari alam seperti minyak, gas, batu bara dan barang tambang lain, dan kelapa sawit dimana kekuatan mata uang tidak terlalu banyak pengaruhnya ketimbang permintaan pasar dan harga.
Tetapi lihat saja data BPS tentang posisi ekspor produk industri manufaktur kita sekarang. Sebagian sudah mulai berguguran. Bagaimana kalau rupiah makin menguat, apa tidak makin melemahkan daya saing ekspor industri kita yang sudah begitu lemah karena ongkos produksi yang tinggi?
Memang ada bahanya kalau nilai tukar mata uang menguat?
Soal kuatnya nilai tukar mata uang itu kita harus hati-hati. Kenapa Cina tidak mau menyesuaikan mata uang dengan kekuatan ekonominya? Karena tidak mau kehilangan daya saing. Siapa yang diuntungkan dengan penguatan rupiah? Barang impor dan importir, bukan produk dalam negeri dan produsen (termasuk buruh) dalam negeri. Salah satu penyebab krisis moneter 1997/1998 adalah karena mata uang kita “overvalued”. Karena terlalu kuat.
Bagaimana Anda mengomentari soal ringkasnya rupiah jika nolnya dikurangi?
Membuat rupiah ringkas dan gampang dibawa, itu kan buat orang kota yang kaya yang suka membawa puluhan juta dikantongnya. Bukan rakyat kecil, yang tidak pernah memiliki uang sejuta rupiahpun.
Lagipula buat orang-orang kaya itu, kan ada kartu kredit dan transaksi on line, kenapa repot-repot bawa ratusan juta rupiah tunai? Rakyat di desa-desa dan di pasar-pasar tradisional dan pedagang asongan, masih banyak menggunakan uang recehan. Anak-anak desa menabung dalam pecahan-pecahan kecil. Dengan pembulatan-pembulatan itu, fungsi recehan jadi tidak ada, dan harga-harga akan dibulatkan ke atas. Akibatnya kehidupan jadi makin mahal buat rakyat. Mungkin redenominasi bisa didefinisikan sebagai bukan sanering, tetapi dampaknya buat rakyat sama saja.
Anda pro atau kontra redenominasi ya?
Kesimpulannya, saya tidak keberatan redenominasi, dan untuk jangka panjang pasti baik. Tetapi saatnya harus tepat. Saat ekonomi kita kuat, baik strukturnya maupun daya saingnya. Saat ketimpangan antar wilayah dan antara kota dan desa sudah berkurang.
Saat masyarakat sudah tidak rentan ekonominya terhadap external maupun internal shocks. Saat itu barangkali tiba waktunya rupiah kita sesuaikan untuk menjadi mata uang sebuah negara yang maju, modern, mandiri dan kompetitif.
Saran Anda terkait wacana redenominasi ini apa?
Saran saya, kita selesaikan saja dulu masalah-masalah bangsa yang mendesak, atasi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dalam kehidupan sehari-hari yang begitu menumpuk. Dalam agamapun, yang fardu-fardu dulu, sebelum yang sunah. Redenominasi adalah ide yang baik, tapi sekarang ini belum amat tinggi priotitasnya [RM]
