Berita

Wawancara

WAWANCARA

Syarief Hasan: PPP Nggak Bakal Keluar Koalisi, Suryadharma Ali Pasti Ogah

MINGGU, 08 AGUSTUS 2010 | 07:37 WIB

RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam keluar dari parpol koalisi pendukung pemerintah. Sebab, sesepuh partai berlambang Kabah itu, Bachtiar Chamsyah, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/8) lalu.

Sekjen DPP PPP, Irgan Chaerul Mahfidz mengaku kecewa atas penahanan Bachtiar Chamsyah. Keluarga besar PPP kecewa dan sedih atas musibah ini. Tentunya ini berdampak buruk bagi citra partai.

“Segala sesuatunya akan kami bicarakan, termasuk kemung­ki­nan berada di luar pemerintahan,” ujar Irgan.


Namun ancaman tersebut ter­nyata belum sampai ke telinga Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Koalisi. Menurut Sekre­tarisnya, Syarief Hasan, belum men­dengar ancaman itu.

Syarief yakin, meski Bachtiar Chamsyah diproses hukum, PPP akan tetap komitmen mem­per­tahankan keberlangsungan koa­lisi. Sebab, Ketua Umum partai itu, Suryadharma Ali nggak mau keluar dari koalisi.

“Nggaklah, PPP tak akan ke­luar dari koalisi, kita kan sudah komitmen di Setgab untuk mem­pertahankan koalisi hingga 2014,” kata Syarief Hasan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan seleng­kap­nya:

Apa yakin PPP nggak heng­kang dari parpol koalisi pendu­kung pemerintah?
Ya. Sebenarnya kalau soal hu­kum, kita tidak akan pernah ikut campur. Kita harapkan agar pro­ses hukum itu dilakukan betul-betul secara transparan, betul-betul akuntabel. Itu harapan kita. Jadi apa yang terjadi (penahanan Bachtiar Chamsyah oleh KPK, red) sama sekali tidak ada hu­bungannya dengan keutuhan koalisi. Seluruhnya murni dari proses hukum.

Kalau murni hukum, kok PPP menghubung-hubungkan proses hukum yang dialami Bachtiar Chamsyah dengan mengancam akan keluar dari pendukung pemerintah?
Saya tekankan, proses hukum yang dialami Bachtiar Chamsyah tidak ada hubungannya dengan urusan koalisi. Ini murni penega­kan hukum, kasus hukum me­nyang­kut pribadi.

Jadi ini hanyalah sebuah an­caman dan tidak akan terea­lisir?
Saya sangat percaya dan yakin itu tak akan mungkinlah karena kita sudah komit bersama untuk mendukung pemerintah.

Setgab sendiri apakah ter­ganggu dengan ancaman ter­sebut?
Sebenarnya masalah PPP akan keluar dari koalisi, saya pikir ti­dak akan mengganggu kerja apalagi efektifitas Set­gab. Saya per­caya, kami di Set­gab ti­dak tidak akan demi­kian ka­rena kita me­miliki komit­men bah­wa untuk penegakan hukum sama-sama kita hormati.

Tapi ini omo­­ng­an Sekjen PPP lho?
Saya pikir tidak ada hubungan­nya. Rasa-rasanya saya sangat yakin PPP akan mengerti bahwa persoalan tersebut berada di ra­nah hukum, jadi harus di­bedakan. Kita pun kalau di Partai Demo­krat, begitu menyangkut urusan hukum pada kader kami yang bermasalah hukum, ya kita tetap hormati selama prosesnya ber­jalan transparan dan akun­tabel. Jadi kalau ada yang di­pro­ses, silakan saja, kita tidak akan per­nah melakukan inter­vensi, dan sangat mustahil kita akan mela­kukan itu.

Jadi harmonisasi koalisi tak akan terganggu dengan anca­man tersebut?
Saya harapkan itu tidak ter­jadi, dan saya sangat yakin itu tak akan mengganggu harmoni­sasi partai pendukung pemerin­tah di setgab. Ini kan betul-betul ranah hukum yang harus kita hormati sama-sama.

Ancaman tersebut bukannya menunjukkan bahwa ada upaya barter kasus dengan pe­merintah dengan memperta­ruhkan koalisi?
Nggak, itu tidak akan sampai ke sana (barter kasus, red). Di Setgab tak ada istilah demikian.

Apa Setgab merasa kehi­la­ngan jika PPP keluar dari koalisi?
Ini bukan soal merasa kehi­langan atau tidak, kami di Setgab sudah ada komitmen tetap akan berkoalisi sampai 2014.

Kok setgab berupaya keras pertahankan PPP, bukannya PPP minim kontribusinya?
Seperti yang saya katakan, Setgab sudah ada komitmen akan tetap berkoalisi.

Apakah setgab akan me­nyiap­­kan upaya pembelaan terhadap Bachtiar Chamsyah?
Saya pikir mereka sudah meng­upayakan pengacara ma­sing-masing, jadi silakan saja. Setgab dalam hal ini tidak akan lakukan intervensi pada proses hukum yang telah terjadi karena ini hu­bungannya ke hukum, bukan proses politik.

Apakah Setgab memiliki niat untuk meminta kebaikan hati Presiden agar Bachtiar Cham­syah tidak ditahan?
Nggak ada, ini murni hukum dan kami tak akan terpikirkan untuk melakukan itu karena Set­gab itu bukan forum pengam­bilan keputusan. Setgab itu kan hanya forum diskusi, forum untuk me­nyamakan persepsi. Jadi tidak ada kaitannya ke ranah hukum karena itu bukan tugas Setgab.

Jadi anda yakin koalisi yang ada sekarang tetap utuh hingga masa pemerintahan SBY-Boe­diono berakhir?
Ya, pasti yakin dong. Saya tetap yakin proses hukum yang menimpa kader setiap partai tidak akan sampai menganggu koalisi.   [RM]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya