Jakarta, RMOL. Pernyataan Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhamad yang meminta maaf kepada pemerintah Australia terkait kebocoran sumur minyak Montara, disesalkan DPR.
"Kami sangat sesalkan menteri Fadel Muhammad yang minta maaf pada pihak Australia. Itu sikap kurang etis dan kurang pada tempatnya, kurang baik dalam tata laksana pemerintahan. Presdien SBY segera mengklaim kerugian, eh, para pembantunya justru meminta maaf," ujar anggota Komisi IV DPR asal fraksi PAN Viva Yoga di ruang pers DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/8).
Komisi IV mengatakan, kerugian dari tumpahan minyak bukan hanya berdampak langsung bagi penduduk di pesisir pantai laut Timor, tapi juga berefek jangka panjang pada ekosistem laut. Dengan tumpahan mencapai 400 barel per hari, bocornya sumur minyak Montara milik PT TEP yang berada di perairan Australia telah mencemari 90 ribu kilometer perairan Laut Timor, Indonesia.
Pencamaran di atas Laut Timor juga mempengaruhi kehidupan para petani rumput laut. Komisi IV mencatat, akibat tumpahan minyak, produksi rumput laut yang pada 2008 mencapai 400 ton pertahun kini hanya mencapai 132 ton.
"Wong pemerintah Australia yang salah, kenapa kita harus minta maaf. Spirit nasionalismenya dimana? Presiden harus tegur menteri kelautan Fadel Muhammad," tegas Viva.
Sementara, anggota Komisi IV lainnya, Siswono mengatakan kerugian akibat tumpahan minyak Montara, berdampak jangka panjang. Perkiraan kerugian dari Pemerintah NTT sebesar Rp 2,7-3 triliun. Sementara, tuntutan ganti rugi pemerintah hanya senilai Rp 500 miliar.
"Krisis Teluk Meksiko saja pemerintah Obama mengklaim Rp 5 miliar dolar AS," jelasnya.
[ald]
