Senator Asal Kalteng Sambut Baik Wacana Pemindahan Ibukota Negara ke Palangkaraya

Jakarta, RMOL. Wacana Palangkaraya akan jadi ibukota Negara Republik Indonesia bukan hal baru. Pada tahun 1957, Presiden I RI, Soekarno telah mengungkapkan hal tersebut.

"Perlu kami sampaikan, tahun 1957 ketika founding father kita, Bung Karno, meresmikan Palangkaraya terpisah dari Kalimantan Selatan, beliau mengatakan, kelak Kota Palangkaraya akan jadi ibukota negara. Dan masyarakat kami mengetahui itu," ujar anggota DPD Hamdhani kepada wartawan di gedung DPD, Jakarta (Senin, 2/8).

Senator yang berasal dari Kalimantan Tengah ini sangat apresiatif wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya kembali mencuat. Menurutnya, Palangkaraya sangat pas bila dijadikan sebagai alternatif ibukota negara selain Kota Jakarta.

"Palangkaraya itu cuma satu jam dari Jakarta bila menggunakan pesawat. Secara geografis (Palangkaraya) juga berada di tengah-tengah Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, masih kata Hamdhani, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Palangkaraya juga sangat dimungkin untuk dijadikan sebagai pelabuhan central di Indonesia. Sedangkan untuk jalur transportasi darat, saat ini tiga provinsi yang ada di Pulau Kalimantan sudah terhubung dengan Palangkaraya. Tinggal satu provinsi lagi yang belum terhubung dengan Kota Palangkaraya, yaitu Kalimantan Barat.

"Dari segi perhubungan kami siap. Begitu juga bila dilihat dari segi luas. Daratannya cukup luas dibanding Jakarta. Luas Palangkaraya 2678,51 KM persegi. Bandingkan dengan Jakarta yang hanya 661,62 KM persegi, urainya.

Bila satu persen saja dari Rp 1200 triliun anggaran nasional saat ini dianggarkan untuk merealisasikan gagasan ini, dia yakin, pelan tapi pasti, gagasan Palangkaraya akan jadi ibukota negara akan terealisasi dengan baik. Selain itu juga tentu perlu adanya kemauan politik.

"Wacana itu tidak bisa direalisasikan kalau tidak ada dukungan politik. UU 29/2007 tentang Status Ibukota Negara juga harus diubah," tandasnya. [zul]