Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan (Foto: Istimewa)
Polemik mengenai persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir meski telah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Di tengah perkembangan tersebut, muncul desakan agar Gibran mengambil langkah mundur secara legawa demi mengakhiri perdebatan yang dinilai semakin menguras energi publik.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan. Ia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa dan stabilitas nasional semestinya lebih diutamakan daripada mempertahankan kepentingan pribadi maupun manuver politik jangka pendek.
"Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek," imbau Sopiyan dalam keterangannya dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Menurut Sopiyan, polemik yang terus berlanjut hanya akan menghabiskan energi publik untuk persoalan yang telah mendapat putusan hukum. Situasi tersebut, kata dia, membutuhkan kedewasaan dan kebesaran hati dari para elite politik agar tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan.
Ia bahkan menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden dapat menjadi pilihan paling bijak untuk menjaga stabilitas nasional.
"Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas," pesan Sopiyan.
Pandangan tersebut juga berlaku terhadap rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sopiyan menilai langkah itu tidak lagi relevan dan justru berpotensi memperpanjang polemik yang tidak produktif bagi masyarakat.
"Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri," ujar Sopiyan.
Ia juga mengingatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif atau pembelaan di ruang sidang. Kepercayaan moral dan penerimaan masyarakat, menurutnya, merupakan bagian penting dari legitimasi kepemimpinan.
"Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini," tegasnya.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah MA pada Jumat 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusannya pada Selasa 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah tamat SMA.
Meski demikian, Gibran menyatakan akan tetap menempuh jalur hukum melalui PTUN. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto. Gibran mengaku mendapat saran dari Prabowo agar memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," kata Wapres Gibran kepada wartawan di Istana Wapres, Selasa 10 November 2026.
Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Gibran, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengubah putusan MK maupun MA. Menurutnya, kedua putusan tersebut telah bersifat final dan mengikat.
"Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.
Di tengah perdebatan mengenai langkah hukum tersebut, wacana pemakzulan Gibran juga mulai bergulir di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR terlebih dahulu akan menghimpun pandangan dari fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan. Berbagai masukan yang diperoleh selama masa reses kemudian akan dikaji secara bertahap sebelum mekanisme formal dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," sambung Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen.
