Mensesneg Beri Sinyal Bersih-Bersih Internal Pemerintah

Pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pembenahan internal menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak akan berhenti melakukan langkah antisipasi setelah mencuatnya dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

"Kalau kewaspadaan kan terus-menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

Prasetyo menjelaskan, langkah bersih-bersih yang dimaksud dilakukan dengan menyisir profil pihak-pihak yang berada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyisiran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pihak-pihak di sekitar Presiden mendapatkan perhatian dan evaluasi.

Lebih jauh, Prasetyo membuka kemungkinan agenda pembenahan tersebut turut dibicarakan bersama partai-partai koalisi pemerintah. Namun, ia menyebut pembahasan itu tidak harus dilakukan dalam pertemuan khusus karena dapat disisipkan dalam agenda konsolidasi maupun pertemuan rutin koalisi.

"Kalau konsolidasi, pertemuan-pertemuan juga rutin, tapi kan tidak semuanya ya, nanti kita sampaikan ke teman-teman," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026.

Ketiganya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan sekretaris pribadinya Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Teranyar, Irjen Slamet Uliandi yang tadinya masih berstatus sebagai saksi, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang. Tiga (LSP, EH, dan ASN) dilakukan penahanan di Mako Brimob,” kata Brigjen Suhermanto di Gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis malam, 5 November 2026.