Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). (Foto: Istimewa)
Tata kelola dan transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan investasi negara, terutama ketika pejabat yang memegang kewenangan strategis juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis di sektor yang sama.
Hal inilah yang menjadi sorotan terhadap Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyusul informasi mengenai kepemilikan sahamnya di PT Supra Sekuritas Indonesia.
Ekonom Aktivis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNKTI), Dani Setiawan, menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kejelasan pemisahan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan diperlukan untuk menjaga kredibilitas Danantara sebagai lembaga yang mendapat mandat mengelola investasi negara.
“Irisan kepentingan bisnis pribadi pimpinan Danantara (Pandu Sjahrir), sangat berbahaya bagi masa depan Danantara, apalagi yang bersangkutan memiliki wewenang untuk pengelolaan investasi negara," ujar Dani, dalam pernyataannya dikutip di Jakarta, Jumat 6 November 2026.
Berdasarkan catatan perusahaan, Pandu tercatat memiliki 99,99 persen saham PT Asha Artha Sehati. Perusahaan tersebut selanjutnya menguasai 27,5 persen saham Supra Sekuritas. Kepemilikan melalui perusahaan perantara itu tercatat sejak akhir 2023.
Dani menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan reputasi pengelolaan investasi negara dan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Terlebih, transparansi kepemilikan saham, integritas transaksi, dan tata kelola pasar modal nasional tengah menjadi perhatian, termasuk dalam sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Danantara memiliki mandat besar sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional. Karena itu, lembaga tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mengedepankan kredibilitas, transparansi, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dani berpandangan Pandu sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri sebagai CIO Danantara untuk menghindari potensi benturan kepentingan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bentuk tanggung jawab etis, terutama apabila keputusan investasi yang diambil dalam kapasitasnya sebagai CIO berpotensi bersinggungan dengan kepentingan bisnis yang dimilikinya, baik secara langsung maupun melalui perusahaan perantara.
Kepercayaan publik terhadap Danantara menjadi hal penting. Sebagai lembaga yang mengelola aset negara, Danantara diharapkan menjalankan mandatnya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan aset tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.
