Berita

Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan (Foto: Bakom RI)

Pemerintahan

Bakom Tegaskan Komitmen Pemerintah Lawan Segala Bentuk Makar

JUMAT, 06 NOVEMBER 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan menegaskan komitmen pemerintah untuk melawan segala bentuk tindakan yang mengarah pada perbuatan makar. 

Pernyataan itu disampaikan Syahganda merespons dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat dan tokoh nasional yang belakangan mencuat. 

Menurutnya, dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi karena berpotensi mengarah pada tindakan makar sekaligus membahayakan keselamatan kepala negara.


"Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar," ujar Syahganda dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat, 6 November 2026.

Menurutnya, Presiden merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Karena itu, tindakan pengkhianatan yang dilakukan pejabat negara terhadap Presiden juga harus dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi.

Syahganda menekankan bahwa setiap dugaan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, maupun kewibawaan Presiden harus ditangani melalui mekanisme hukum. 

Penegakan hukum diperlukan agar persoalan tersebut dapat diungkap secara objektif dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," papar dia.

Lebih lanjut, Syahganda mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat persatuan nasional. 

Dia mengingatkan agar kepentingan dan ambisi kekuasaan tidak menjadi alasan untuk membiarkan tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat kita mentolerir politik busuk, tanpa moral dan bisa  memecah-belah persatuan kita," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya