Prancis Kembali Dikepung Demo Besar, Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Gelombang kemarahan terhadap mahalnya biaya hidup kembali mengguncang Prancis. 

Dikutip dari France24, Jumat, 6 November 2026, ratusan ribu pekerja turun ke jalan dan melakukan mogok kerja nasional pada Kamis, waktu setempat. Mereka menuntut kenaikan upah serta perbaikan layanan publik yang dinilai semakin memburuk.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 575.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Namun, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai 1,6 juta orang. Di Paris saja, pemerintah mencatat 60.000 demonstran, jauh di bawah perkiraan CGT yang mencapai 350.000 orang.

Aksi tersebut sebagian besar berlangsung damai, meski bentrokan terjadi di sejumlah kota. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di Lyon, tempat sebuah kendaraan dibakar. Hingga pukul 18.00 waktu setempat, sebanyak 448 orang ditangkap dan 53 petugas keamanan dilaporkan terluka.

Pemimpin serikat pekerja CGT, Sophie Binet, menegaskan bahwa demonstrasi kali ini menjadi bagian dari perjuangan pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 

"Pertanyaan hari ini bukanlah apakah kita akan menang, tetapi seberapa besar kemenangan yang akan kita raih," ujarnya dalam aksi di Paris.

Para pekerja menuntut kenaikan upah secara menyeluruh dan reformasi pajak. Mereka juga memprotes meningkatnya biaya hidup serta ketimpangan sosial. Seorang pekerja sosial di Marseille, Lea, mengatakan dirinya sudah lelah harus terus menghitung setiap pengeluaran. "Gerakan sosial ini telah memberi kami harapan," katanya.

Gelombang protes tersebut juga melibatkan sektor pendidikan dan transportasi. Pemerintah melaporkan aksi blokade di 81 dari sekitar 3.700 sekolah menengah, sementara serikat mahasiswa menyebut kegiatan belajar dihentikan di sekitar 1.000 sekolah. Sekitar 16 persen guru di seluruh Prancis juga ikut mogok kerja.

Pemerintah mengerahkan 70.000 personel polisi dan pasukan keamanan untuk mengantisipasi kerusuhan. Demonstrasi ini berlangsung di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial, sekitar enam bulan sebelum Prancis menggelar pemilihan untuk menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron.