Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: PPID DKI)
Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi sejumlah sungai hingga Desember 2026 untuk mengantisipasi peningkatan risiko banjir pada musim hujan 2026/2027.
Langkah tersebut dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa curah hujan tertinggi di Jakarta berpotensi terjadi pada Februari 2027.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seusai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta yang membahas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 5 November 2026.
Pramono mengatakan, rapat tersebut membahas potensi cuaca ekstrem, kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembagian tugas antarlembaga dalam menghadapi musim hujan. Koordinasi dilakukan agar langkah antisipasi dapat dilaksanakan sejak dini dan seluruh unsur terkait siap bergerak ketika dibutuhkan.
“Dalam rapat tadi dibahas secara detail apa yang menjadi tugas dan sekaligus dukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan institusi yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Berdasarkan paparan BMKG, hujan berintensitas tinggi berpotensi terjadi dalam durasi yang lebih singkat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko genangan apabila kapasitas sungai dan saluran drainase tidak mampu menampung debit air.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Pemprov DKI Jakarta mempercepat pekerjaan normalisasi sejumlah sungai, antara lain Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama. Pengerjaan terus diintensifkan hingga Desember 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi peningkatan curah hujan.
“Sekarang ini sampai dengan bulan Desember, Pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut untuk mudah-mudahan begitu bulan Januari mulai curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya,” kata Pramono.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Jakarta Barat yang berdasarkan paparan prakiraan cuaca berpotensi menghadapi curah hujan tinggi. Penanganan infrastruktur di wilayah tersebut terus dilakukan, termasuk pembenahan Kali Angke dan Cengkareng Drain untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir.
Selain infrastruktur, kesiapsiagaan personel dan kecepatan respons menjadi perhatian dalam rapat. Gubernur Pramono meminta koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus diperkuat, terutama dalam pemantauan cuaca, antisipasi genangan, dan penanganan kondisi darurat.
Dukungan TNI dan Polri juga menjadi bagian dari pembahasan. Menurut Gubernur Pramono, koordinasi telah dilakukan agar personel dan sumber daya dari berbagai instansi dapat dikerahkan sesuai kebutuhan ketika terjadi bencana.
