Kasus Penyadapan Terungkap, Momentum Bersihkan Kabinet dari Loyalis Ganda

Tindakan penyadapan adalah perbuatan pengkhianat. Palagi, jika yang menjadi targetnya adalah seorang presiden.

Begitu dikatakan Yerry Tawalujan, Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), atas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Ketiganya adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

"Penyadapan terhadap Kepala Negara yang dilakukan oleh pimpinan Polri adalah tindakan pengkhianatan, pembangkangan, dan penghinaan terhadap Presiden," ujar Yerry kepada wartawan, Kamis 5 November 2026.

Penyadapan terhadap Presiden, lanjut Yerry, adalah tindakan insubordinate, ketidakpatuhan, melawan atasan, bahkan pelecehan terhadap wibawa Presiden sebagai  Kepala Negara.

"Penyadapan ini bentuk pelecehan terhadap Kepala Negara. Bahkan bisa berujung ke upaya makar untuk menggulingkan Presiden," tegas Yerry.

Lebih jauh, kata Yerry, kasus penyadapan ini membuktikan banyaknya pejabat tinggi pembantu Presiden yang tidak loyal. Loyalitas mereka bukan pada presiden tapi pada oknum yang meng-endorse mereka menjadi pejabat.

"Kabinet dan lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Istana perlu dibersihkan dan steril dari para loyalis ganda. Menteri-menteri kabinet yang di-endorse oleh oknum yang sama yang telah endorse LSP harus diganti semua," tegas Yerry.

"Jika kabinet, TNI, Polri, Istana dan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan Presiden tidak dibersihkan dari para loyalis ganda, kasus pembangkangan dan pengkhianatan seperti ini akan terulang lagi, dalam bentuk yang berbeda," pungkas Yerry.