Berita

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Industri

KAI Batal Impor KRL Bekas dari Jepang, Pastikan Beli Baru

KAMIS, 05 NOVEMBER 2026 | 18:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan tidak akan melanjutkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. 

Hal itu disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 5 November 2026. 

Bobby menegaskan bahwa armada KRL yang akan didatangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat harus dalam kondisi baru.


"Enggak ada. Kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujarnya.

Dalam pengadaan armada baru tersebut, KAI akan melibatkan PT Industri Kereta Api (INKA) sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan industri manufaktur nasional. 

Sementara itu, apabila pengadaan melibatkan pihak luar negeri, Bobby menegaskan kerja sama tetap harus dilakukan bersama industri dalam negeri.

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA, ya. Wajib mendukung industri dalam negeri. Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," jelasnya.

Bobby menyebut terdapat delapan rangkaian KRL yang menjadi kebutuhan mendesak. Adapun total pengadaan yang disiapkan KAI mencapai 23 trainset baru. 

"Jadi, ada delapan yang urgent, kemudian total 23 trainset," ungkapnya. 

Dirut KAI itu menargetkan realisasi pengadaan tersebut dapat dipercepat dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang. 

"Kita akan tercepat dua sampai tiga tahun. 23 trainset baru. Oke?" tandas Bobby.

Pada September 2026, Bobby sempat mengungkapkan rencana impor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang sebagai solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan armada. 

Rencana tersebut mencakup tujuh trainset SF-12 dan 16 trainset SF-8, menyusul kondisi sejumlah KRL yang telah berusia lebih dari 40 tahun. 

Kala itu, impor kereta bekas dipertimbangkan sebagai langkah transisi sembari menunggu peningkatan kapasitas produksi industri dalam negeri.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya