Habiburokhman Sebut Polemik Gibran Mungkin Sudah Dibahas di Dewa-dewa Langitan

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disambut putusan Mahkamah Agung (MA) perihal polemik penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diyakini sudah dibahas di level elite politik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Namun begitu, Habiburokhman mengaku belum mengetahui pasti apakah pembahasan tersebut sudah dilakukan lintas fraksi. 

“Oh belum tahu. Mungkin sih di antara dewa-dewa langitan pasti sudah ada,” seloroh Habiburokhman.

Ia enggan berspekulasi lebih jauh mengenai kepastian dan isi pembahasan di level elite politik perihal polemik ijazah putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Mungkin ya, di para-para bos-bos kami ya. Kami kan anak buah, pelaksana aja,” pungkasnya.

MA mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Amar putusan tersebut dibacakan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2026, dan dikonfirmasi HM Subhan selaku penggugat dalam perkara tersebut lewat nomor putusan kasasi 742 K/TUN/2026.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.

Sebelum MA, MK juga  memutuskan persoalan ijazah Gibran ini. MK menolak gugatan tersebut. Namun, dalam pertimbangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah kelulusan luar negeri yang setara SMA.