Raja Maroko Mohammed VI (Foto: Istimewa)
Raja Maroko Mohammed VI memimpin rapat kerja di Istana Kerajaan Rabat untuk membahas langkah lanjutan setelah berakhirnya mandat misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sahara.
Rapat tersebut digelar menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB pada 30 Oktober 2026 yang tidak memperpanjang mandat misi PBB di Sahara Barat atau MINURSO.
Dalam pernyataan resmi Kantor Kerajaan Maroko, Kamis, 5 November 2026, disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan bagian dari perhatian khusus Raja Mohammed VI terhadap persoalan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Maroko.
"Selama sesi tersebut, Yang Mulia Raja menegaskan kembali prioritas yang ditetapkan dalam pernyataan Kantor Kerajaan pada 30 Oktober, yakni penghormatan ketat terhadap integritas teritorial Kerajaan, keamanan nasional, serta ketenteraman warga negara, khususnya penduduk Provinsi Selatan," demikian pernyataan tersebut.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Pemerintahan Fatima Ezzahra El Mansouri, Penasihat Raja Fouad Ali El Himma, Menteri Dalam Negeri Abdelouafi Laftit, serta Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Kerajaan sekaligus Komandan Zona Selatan, Letnan Jenderal Mohammed Berrid.
Dalam kesempatan itu, Raja Mohammed VI juga mengeluarkan instruksi agar seluruh jajaran terkait menjalankan prioritas tersebut secara tegas dan waspada sesuai kewenangan masing-masing.
Lebih lanjut, Raja Mohammed VI menegaskan bahwa berakhirnya mandat MINURSO tidak akan mengubah komitmen sukarela Maroko terhadap gencatan senjata.
Kerajaan juga menyatakan tetap menghormati komitmen internasional dan mengedepankan penyelesaian damai dengan tetap menjaga kedaulatan nasionalnya.
Sebagai tindak lanjut, Raja Mohammed VI menginstruksikan Kantor Koordinasi MINURSO di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil alih tugas koordinasi dan dukungan terhadap proses likuidasi serta penarikan misi PBB tersebut.
Maroko juga kembali menegaskan dukungan terhadap otonomi sebagai satu-satunya solusi politik untuk mengakhiri konflik regional tersebut.
Pemerintah menyebut dukungan sejumlah negara sahabat dan negara bersaudara terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara sebagai perkembangan positif dalam perjuangan diplomatiknya.
