Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela atau midterm election Amerika Serikat menjadi bukti bahwa sistem demokrasi dapat menyediakan ruang bagi rakyat untuk mengoreksi dan melawan kekuasaan melalui jalur elektoral.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, sistem pemilu sela di Amerika Serikat memungkinkan masyarakat memberikan perlawanan politik di tengah masa pemerintahan presiden.
Menurutnya, mekanisme tersebut juga membuka ruang untuk membangun sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan atau checks and balances.
"Perkembangan di AS menarik. Sistemnya (midterm election) bikin rakyat bisa melawan secara elektoral dan checks and balances bisa dibangun. Belum tahu nanti impactful atau tidak, tetapi bisa buat melawan," kata Bivitri, Kamis, 5 November 2026.
Bivitri kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sistem politik di Indonesia. Ia menilai, sejak reformasi 1998, perubahan kelembagaan atau institutional reform di Indonesia justru membuat sistem pemilu dan kepartaian lebih menguntungkan elite yang mampu mempertahankan kekuasaannya.
"Kalo di kita? Dari awal sejak 1998 institutional reform, sistemnya disandera agar pemilu dan sistem kepartaian hanya menguntungkan elite yang bertahan sejak 1998 itu," ujarnya.
Karena itu, Bivitri menegaskan, perjuangan demokrasi di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme elektoral. Gerakan masyarakat melalui jalur non-elektoral, termasuk aksi di jalanan, juga perlu diperkuat.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan demokrasi di Amerika Serikat pun tidak berlangsung secara instan. Sebelum perkembangan politik saat ini, terdapat banyak gerakan masyarakat yang memperjuangkan perubahan melalui aksi jalanan.
"Makanya perjuangannya harus dikuatkan juga di jalanan/non-elektoral. Jangan lupa, di US juga perjuangan jalanannya banyak sebelum ini," jelasnya.
