Berita

lustrasi (Artificial Intelligence)

Global

Demokrat Menang, Trump Terancam Kehilangan Kendali

KAMIS, 05 NOVEMBER 2026 | 07:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS) mengubah peta politik Washington. Partai oposisi itu diproyeksikan menguasai DPR dan Senat, sekaligus mengakhiri dominasi Partai Republik yang selama dua tahun terakhir menjadi pendukung utama Presiden Donald Trump.

Hasil ini membuat ruang gerak Trump semakin terbatas. Sejumlah agenda politik dan ekonominya berpotensi terhambat, mulai dari kebijakan tarif impor hingga perang dengan Iran. Demokrat juga berpeluang menggagalkan berbagai kebijakan Trump melalui pengawasan dan tekanan politik di Kongres.

Meski demikian, Trump masih memiliki kekuasaan besar sebagai presiden, termasuk hak veto untuk menolak undang-undang yang disahkan Kongres. Ia bahkan telah memberi sinyal akan menggunakan kewenangan tersebut untuk menghadapi mayoritas Demokrat. 


"Mereka akan mengirimkan hal-hal yang gila, dan saya akan memvetonya," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Kamis, 5 November 2026.

Di sisi lain, Demokrat berencana langsung mendorong sejumlah rancangan undang-undang setelah resmi menguasai DPR pada Januari mendatang. Agenda mereka antara lain mengembalikan subsidi asuransi kesehatan, membatalkan pemangkasan Medicaid, mencabut tarif impor Trump, serta meminta persetujuan Kongres terkait kelanjutan perang dengan Iran. Namun, langkah tersebut tetap berpotensi terhambat hak veto presiden dan aturan filibuster di Senat.

Tekanan terhadap Trump juga diperkirakan meningkat melalui serangkaian investigasi. Dengan menguasai komite-komite DPR, Demokrat dapat memanggil pejabat dan meminta dokumen terkait berbagai kebijakan pemerintahan. Fokus penyelidikan antara lain bisnis keluarga Trump, dugaan korupsi perusahaan, kebijakan imigrasi, serta penanganan dokumen terkait Jeffrey Epstein.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Robert Garcia, yang diperkirakan memimpin Komite Pengawasan DPR, bahkan memberikan peringatan singkat kepada kubu Trump. 

"Carilah pengacara," ujarnya saat hasil pemilu mulai diumumkan. Investigasi tersebut diperkirakan akan menyita sebagian besar perhatian pemerintahan Trump hingga akhir masa jabatannya.

Kekalahan ini juga berpotensi melemahkan dukungan internal Partai Republik terhadap Trump. Marc Short, mantan kepala staf Wakil Presiden Mike Pence, menilai partainya telah kehilangan arah dan membutuhkan pembenahan. 

"Saya tidak memperkirakan Partai Republik akan memberontak melawan Trump. Namun, saya memperkirakan beberapa dari mereka akan diam-diam menjauhkan diri," kata Short kepada CNBC.

Sebagai informasi, pemilu paruh waktu atau midterm elections merupakan pemilihan umum yang digelar setiap empat tahun sekali, tepat di tengah masa jabatan presiden AS yang berlangsung selama empat tahun. Pemilu ini bukan untuk memilih presiden, melainkan menentukan komposisi Kongres dan sejumlah jabatan pemerintahan daerah. Kursi yang diperebutkan mencakup seluruh 435 anggota DPR, sekitar 35 dari 100 kursi Senat, serta jabatan gubernur di sejumlah negara bagian dan pejabat legislatif lokal.

Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, Partai Demokrat meraih 224 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. Perolehan tersebut melampaui ambang batas mayoritas 218 kursi, sehingga Demokrat berhasil mengambil alih kendali DPR dari Partai Republik.

Sementara itu, di Senat, Demokrat memperoleh 54 kursi, sedangkan Partai Republik meraih 44 kursi.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya