Ruang dialog bertajuk "Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah" yang diselenggarakan Badko HMI Maluku Utara, di Jati Hotel Ternate, Sabtu, 31 Oktober 2026. (Foto: Istimewa)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Maluku Utara menggelar diskusi publik untuk merefleksikan dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperingati momentum Sumpah Pemuda.
Ruang dialog bertajuk "Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah" ini diselenggarakan di Jati Hotel Ternate, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Melibatkan pemuda dan elemen masyarakat sipil, diskusi ini menjadi pijakan krusial untuk menakar ulang arah pembangunan bangsa, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kesejahteraan lokal.
Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru, mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai mulai berhasil menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa usia dua tahun pemerintahan ini harus menjadi momentum memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.
"Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri," tegas Rustam.
"Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang," lanjutnya.
Sementara itu, Akademisi Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair), Mochtar Adam, memuji program-program strategis Prabowo-Gibran yang langsung membawa manfaat bagi masyarakat bawah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
"Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa," kata Mochtar.
Khusus untuk Maluku Utara, Mochtar menyoroti status provinsi tersebut sebagai pusat industri nikel nasional. Ia berharap pengelolaan kekayaan alam tidak meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.
"Kebijakan pembangunan nasional perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang," ujarnya.
Lebih lanjut, Mochtar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, penghematan birokrasi tersebut wajib diarahkan langsung pada kebutuhan rakyat, seperti perbaikan fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur nelayan.
"Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi," demikian Mochtar menutup.
