Anggota Komisi I DPR Syahrul Aidi Maazat. (Foto: Istimewa)
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini menunjukkan bahwa negara masih bekerja secara reaktif.
Anggota Komisi I DPR Syahrul Aidi Maazat pun mendorong agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dioptimalkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang terencana, terkomando, dan didukung kemampuan alutsista, sesuai amanat undang-undang.
Data pemerintah menunjukkan skala bencana yang tidak kecil. Luas karhutla nasional pada Januari-Juni 2026 tercatat lebih dari 107 ribu hektare. Riau menjadi salah satu provinsi dengan lahan terbakar terluas, mencapai hampir 19 ribu hektare hingga awal September.
Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, titik panas sempat melonjak hingga ribuan titik dalam sehari. Bahkan memasuki Oktober, titik panas berkategori kepercayaan tinggi secara nasional kembali naik tajam, padahal periode puncak kemarau diperkirakan sudah lewat.
“Karhutla berulang setiap tahun, di provinsi yang sama, pada bulan yang sama. Kalau ancamannya bisa diprediksi, maka penanganannya harus bisa direncanakan seperti sebuah operasi militer, dengan komando yang jelas, pembagian sektor, dan kesiapan sejak sebelum api muncul,” ujar Syahrul Aidi kepada wartawan, Jumat 16 Oktober 2026.
Syahrul Aidi mengingatkan bahwa Undang-Undang tentang TNI telah menempatkan tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam sebagai bagian dari OMSP.
Karena itu, kata Legislator PKS ini, pelibatan TNI dalam karhutla bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan tugas pokok yang semestinya disiapkan secara doktrin, organisasi, dan anggaran.
“Kita mengapresiasi pengerahan lebih dari 80 ribu personel TNI tahun ini. Namun yang perlu kita dorong adalah perubahan cara pandang dari TNI sebagai tenaga tambahan di lapangan, menjadi TNI yang menjalankan OMSP utuh, terintegrasi dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah, tanpa mengurangi prinsip supremasi sipil dan keputusan politik negara,” tegasnya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pertahanan dan luar negeri, Syahrul Aidi menekankan bahwa karhutla juga menyangkut wibawa Indonesia di kawasan. Asap yang melintasi batas negara berpotensi menimbulkan tekanan diplomatik dan menggerus posisi Indonesia di ASEAN.
“Ketika asap kita sampai ke negara tetangga, yang dipertaruhkan adalah nama baik bangsa. Penanganan karhutla yang cepat dan tegas adalah bagian dari menjaga kedaulatan dan martabat diplomasi Indonesia,” tandasnya.
