Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan sikap penyedia indeks global MSCI Inc. yang secara mendadak mengumumkan evaluasi status pasar modal Indonesia, setelah bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Thailand.
"Ya pertama tentu ada akibat daripada pengumuman MSCI. Tapi pengumuman MSCI itu merupakan suatu hal yang katakanlah lebih cepat daripada ekspektasi yang sebetulnya mereka menjanjikannya di bulan November, tapi ini di Oktober," kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Airlangga mengaku heran karena persoalan tersebut tidak lebih dulu disampaikan dalam pertemuan di Bangkok, yang berlangsung sekitar sepekan sebelum pengumuman MSCI.
“Apalagi kenapa sudah ketemu di Thailand kemarin enggak bicara pasal ini? Bukan, ini kan ada tanda-tanda besar. Kemarin di Thailand kok enggak ngomong yang ini, padahal yang kemarin itu seminggu juga belum,” kata dia.
Meski mempertanyakan langkah MSCI, Airlangga menegaskan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk terhadap keputusan lembaga penyedia indeks global tersebut.
“Ya tentu kita lihat saja, tapi kita tidak boleh suudzon,” ujarnya.
Airlangga menilai gejolak pasar keuangan saat ini perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, sedangkan tekanan yang terjadi lebih dipengaruhi sentimen pasar.
Dia berharap investor dapat membedakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dengan sentimen pasar, termasuk penilaian yang dikeluarkan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global lainnya.
“Kenapa rating agency yang lain tidak mempersoalkan hal ini, dan kenapa MSCI secara sistematik selalu membuka atau membuat deadline? Apalagi kemarin yang ketemu di Bangkok kan pimpinannya, bukan analisnya,” tuturnya.
Meski demikian, Airlangga meminta progres reformasi pasar modal Indonesia ditunjukkan secara konkret kepada investor domestik maupun asing.
Hal tersebut dikatakan Airlangga menyusul langkah penyedia indeks global MSCI Inc yang mempertimbangkan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).
Airlangga menilai, implementasi reformasi menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah bersama otoritas pasar modal. Menurutnya, langkah pembenahan tidak cukup hanya dijanjikan, tetapi juga harus menunjukkan perkembangan yang terukur.
“Reform itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan. Terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian MSCI adalah lamanya proses implementasi regulasi terhadap tindakan yang dilakukan pelaku pasar modal.
“Kalau kita lihat terkait dengan bidang implementasi daripada regulasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasar modal, ini kan mereka merasa periodenya agak panjang,” ujarnya.
Airlangga mengatakan pemerintah perlu menjelaskan alasan di balik lamanya proses implementasi tersebut, termasuk tahapan yang harus dilalui sebelum kebijakan dapat diterapkan.
“Nah ini yang harus dijelaskan mengapa prosesnya membutuhkan waktu,” katanya.
Pemerintah, lanjut Airlangga, juga akan membahas persoalan tersebut bersama Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia berharap pembenahan pasar modal ke depan memiliki langkah yang lebih konkret dengan jadwal pelaksanaan yang jelas.
“Tentu ini kita akan bicara dengan Bursa (BEI) bahwa kita berharap bahwa langkahnya konkret beserta timelinenya,” tandasnya.
