Ilustrasi IHSG. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pasar modal nasional.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat usulan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berencana menurunkan status klasifikasi pasar saham Indonesia.
“Anjloknya IHSG ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan regulator pasar modal. Kepercayaan investor harus dipulihkan melalui pembenahan yang nyata, terukur, dan bisa dibuktikan di lapangan,” tegas Marwan kepada wartawan, Jumat, 16 Oktober 2026.
Marwan merujuk pada gejolak pasar pada Jumat, 16 Oktober 2026 ketika IHSG sempat terperosok hingga 8,01 persen ke level 5.393,924 yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) di BEI. Tekanan jual berlanjut setelah pembukaan hingga indeks meluncur turun sebesar 10,68 persen ke posisi 5.237,33.
“Masalah transparansi ini harus dijawab dengan pembuktian, bukan sekadar pernyataan. Pemerintah dan regulator perlu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham dapat ditelusuri dengan jelas,” katanya.
Anjloknya pasar saham dipicu oleh pengumuman konsultasi MSCI terkait usulan reklasifikasi status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Penyebab utama usulan penurunan kelas tersebut berakar pada kekhawatiran investor global atas ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan manipulasi harga, serta belum optimalnya dampak reformasi bursa.
“Regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang tidak wajar, termasuk dugaan perdagangan terkoordinasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar investor memperoleh perlindungan,” tegas mantan Menteri Desa ini.
Legislator PKB itu meminta OJK dan BEI tidak hanya sibuk menyampaikan klarifikasi defensif kepada pihak MSCI. Pemerintah didorong menyusun peta jalan (roadmap) reformasi pasar modal yang dilengkapi tenggat waktu pelaksanaan serta indikator keberhasilan yang dapat diaudit publik secara berkala.
“Pemerintah dan regulator harus menyusun peta jalan pembenahan pasar modal dengan target yang jelas. Keterbukaan mengenai kemajuan reformasi penting agar investor domestik maupun asing dapat menilai perbaikan nyata,” ujarnya.
Ia pun memperingatkan pemerintah agar mewaspadai efek domino guncangan pasar saham terhadap iklim investasi serta stabilitas pembiayaan sektor riil. Komunikasi kebijakan regulator dituntut bertumpu pada data akurat dan penindakan hukum tegas, bukan sekadar memberikan buaian narasi peredam kepanikan sesaat.
“Kepercayaan investor yang tergerus dapat memengaruhi arus modal dan pembiayaan dunia usaha. Komunikasi kebijakan harus didukung data dan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan untuk meredam kepanikan,” pungkasnya.
