Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Maruli Simanjuntak (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Jenderal Maruli Simanjuntak, bakal mengoptimalkan sistem swakelola untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi warga.
Maruli menilai, pengelolaan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara efektif melalui penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, tanpa harus selalu bergantung pada anggaran badan.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Jumat, 16 Oktober 2026.
Pengalaman selama dua tahun terakhir saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi bekal Maruli untuk mengembangkan sistem tersebut.
Salah satunya melalui Program Jembatan Garuda, yang melibatkan personel TNI AD dan masyarakat setempat dalam pembangunan jembatan perintis guna meningkatkan konektivitas wilayah terpencil.
Menurut Maruli, sistem swakelola memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan biaya lebih efisien dibandingkan metode konvensional.
Skema tersebut bahkan berpotensi menekan biaya pembangunan hingga di bawah 50 persen dari rencana anggaran biaya (RAB) konvensional.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Maruli juga membuka peluang koordinasi dengan berbagai satuan TNI yang bertugas di daerah, termasuk Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP), TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut.
Selain mendorong pemerataan pembangunan, ia menegaskan pentingnya memastikan kejelasan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, termasuk terkait batas lahan dan pemanfaatannya.
“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” ucapnya.
