Berita

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Golkar Semprot Syed Saddiq: Munafik!

JUMAT, 16 OKTOBER 2026 | 09:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seruan boikot Indonesia yang disampaikan legislator Malaysia, Syed Saddiq, dikecam Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Ia menilai seruan tersebut provokatif dan menantang Malaysia untuk bersikap terbuka mengenai eksploitasi sumber daya alam (SDA) Indonesia serta dugaan aliran dana hasil pengelolaannya ke luar negeri.

“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” tegas Firman kepada wartawan, dikutip Jumat, 16 Oktober 2026.


Firman menilai seruan boikot tersebut tidak mencerminkan hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin lama. Ia meminta anggota parlemen Malaysia memahami sejarah hubungan kedua negara sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral.

“Ini tindakan provokatif anggota parlemen yang hanya mencari popularitas murahan. Anggota parlemen harus belajar sejarah bagaimana orang Malaysia belajar di Indonesia waktu Malaysia belum maju,” tegas Politikus Senior Partai Golkar ini.

Firman juga menyoroti keberadaan perusahaan asal Malaysia yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia. Ia mempertanyakan dampak aktivitas perusahaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan, termasuk kerusakan hutan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas investasi asing berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan nasional. Ia juga menyoroti dugaan dana hasil eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang disimpan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura.

“Berapa banyak uang, berapa triliun hasil mengeruk kekayaan alam kita, hasil sawit, hasil tambang, hasil hutan, yang disimpan di negara mereka termasuk Singapura? Mereka kaya dari hasil bumi Indonesia, lalu uangnya disimpan di bank-bank Malaysia dan Singapura. Buka mata kalian!” kecamnya.

Firman menegaskan, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui aliran dana yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

“Mereka mengeruk kekayaan alam kita, merusak hutan kita, lalu uangnya mereka simpan di negara mereka, termasuk Singapura. Mereka kaya raya dari Indonesia, lalu sekarang mau memboikot dan menekan finansial Indonesia? Ini logika terbalik, ini munafik!” ketusnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik KADIN Indonesia, Firman mendesak pemerintah mengevaluasi perusahaan asing yang bergerak di sektor sumber daya alam. Ia meminta perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan merusak lingkungan ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Keuangan menelusuri dugaan aliran dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang disimpan di luar negeri.

“Saya mendesak evaluasi menyeluruh. Nasionalisasi dan cabut izin perusahaan Malaysia di Indonesia yang terkait sumber daya alam yang merusak hutan. Saya juga mendesak PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuka data, berapa besar dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang dilarikan dan disimpan di Malaysia dan Singapura. Biar rakyat tahu,” tegasnya.

Firman menambahkan, Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga hubungan bilateral dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai kepentingan nasional masing-masing.

Menurutnya, semangat persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia tidak semestinya hanya menjadi slogan ketika muncul persoalan, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan kedua belah pihak.

“Jangan kalau ada masalah selalu mengklaim bangsa serumpun, tetapi kelakuannya merampok kekayaan alam serumpunnya sendiri,” pungkas Firman.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya