Berita

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. (RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Golkar Semprot Syed Saddiq: Munafik!

JUMAT, 16 OKTOBER 2026 | 09:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seruan boikot Indonesia yang disampaikan legislator Malaysia, Syed Saddiq, dikecam Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo.

Ia menilai seruan tersebut provokatif dan menantang Malaysia untuk bersikap terbuka mengenai eksploitasi sumber daya alam (SDA) Indonesia serta dugaan aliran dana hasil pengelolaannya ke luar negeri.

“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” tegas Firman kepada wartawan, dikutip Jumat, 16 Oktober 2026.


Firman menilai seruan boikot tersebut tidak mencerminkan hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin lama. Ia meminta anggota parlemen Malaysia memahami sejarah hubungan kedua negara sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral.

“Ini tindakan provokatif anggota parlemen yang hanya mencari popularitas murahan. Anggota parlemen harus belajar sejarah bagaimana orang Malaysia belajar di Indonesia waktu Malaysia belum maju,” tegas Politikus Senior Partai Golkar ini.

Firman juga menyoroti keberadaan perusahaan asal Malaysia yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia. Ia mempertanyakan dampak aktivitas perusahaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan, termasuk kerusakan hutan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas investasi asing berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan nasional. Ia juga menyoroti dugaan dana hasil eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang disimpan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura.

“Berapa banyak uang, berapa triliun hasil mengeruk kekayaan alam kita, hasil sawit, hasil tambang, hasil hutan, yang disimpan di negara mereka termasuk Singapura? Mereka kaya dari hasil bumi Indonesia, lalu uangnya disimpan di bank-bank Malaysia dan Singapura. Buka mata kalian!” kecamnya.

Firman menegaskan, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui aliran dana yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

“Mereka mengeruk kekayaan alam kita, merusak hutan kita, lalu uangnya mereka simpan di negara mereka, termasuk Singapura. Mereka kaya raya dari Indonesia, lalu sekarang mau memboikot dan menekan finansial Indonesia? Ini logika terbalik, ini munafik!” ketusnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik KADIN Indonesia, Firman mendesak pemerintah mengevaluasi perusahaan asing yang bergerak di sektor sumber daya alam. Ia meminta perusahaan yang terbukti melanggar hukum dan merusak lingkungan ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Keuangan menelusuri dugaan aliran dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang disimpan di luar negeri.

“Saya mendesak evaluasi menyeluruh. Nasionalisasi dan cabut izin perusahaan Malaysia di Indonesia yang terkait sumber daya alam yang merusak hutan. Saya juga mendesak PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuka data, berapa besar dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang dilarikan dan disimpan di Malaysia dan Singapura. Biar rakyat tahu,” tegasnya.

Firman menambahkan, Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga hubungan bilateral dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai kepentingan nasional masing-masing.

Menurutnya, semangat persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia tidak semestinya hanya menjadi slogan ketika muncul persoalan, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan kedua belah pihak.

“Jangan kalau ada masalah selalu mengklaim bangsa serumpun, tetapi kelakuannya merampok kekayaan alam serumpunnya sendiri,” pungkas Firman.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya