Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Istimewa)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku terbuka menerima masukan dari semua pihak termasuk akademisi dan peneliti atas implementasi kebijakan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.
Terutama yang kaitannya dengan upaya perlindungan ekosistem laut, pengembangan budidaya perikanan, hingga penguasaan teknologi dan inovasi untuk memperkuat daya saing hasil perikanan Indonesia di level global.
“Harapan saya, kami akan mendapatkan rumusan-rumusan pemikiran arahnya mau ke mana, bagaimana Indonesia dalam kurun waktu tertentu mampu menjaga laut kita supaya tetap sehat. Jika kita ingin memiliki keunggulan kompetitif seperti apa yang harus dikuasai," kata Menteri Trenggono saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-22 Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) di Kampus Universitas Udayana, Bali, Kamis, 15 Oktober 2026.
Melalui PIT ke-22 ISOI, Menteri Trenggono berharap para akademisi dan peneliti oseanologi dapat memberikan masukan berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat kebijakan kelautan Indonesia.
Menurutnya, tantangan utama pengelolaan laut saat ini adalah meningkatnya tekanan aktivitas ekonomi seiring pertumbuhan penduduk dunia. Kondisi tersebut menuntut Indonesia menemukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan perlindungan ekosistem laut.
Dia memperkirakan jumlah penduduk dunia akan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050. Pertumbuhan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pangan, energi, dan sumber daya alam, sementara kapasitas lingkungan memiliki keterbatasan.
"Kalau kita bicara kedaulatan bukan juga hanya kedaulatan wilayah dan negara, namun juga kedaulatan daripada ekologi itu sendiri harus dijaga," ujarnya.
Trenggono menegaskan, keberlanjutan ekologi memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan generasi mendatang. Laut, kata dia, bukan hanya sumber pangan dan penghidupan, melainkan juga bagian penting dari sistem alam yang menopang kehidupan manusia.
Konservasi dan Inovasi Jadi Kunci Ekonomi Biru
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 97,5 juta hektare pada 2045. Lanjut Trenggono, kawasan konservasi harus dijaga agar rantai kehidupan biota laut tetap berlangsung dan mampu menopang keberlanjutan sumber daya perikanan.
Selain konservasi, pemerintah juga mendorong pengelolaan perikanan yang lebih terukur untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya laut. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga populasi ikan sekaligus mempertahankan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Trenggono menyebut sekitar 3,2 juta keluarga Indonesia menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau. Karena itu, pengembangan ekonomi biru perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Salah satu upaya yang didorong KKP adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan.
Ke depan, pemerintah juga ingin mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk pengembangan budidaya rumput laut. Komoditas ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku industri dan energi.
Di sektor budidaya perikanan, KKP juga mengembangkan model budidaya udang terintegrasi dan teknologi budidaya ikan yang lebih produktif. Pemerintah berharap inovasi tersebut dapat meningkatkan pasokan protein nasional tanpa memperbesar tekanan terhadap ekosistem.
"Ukuran hebat ketika industrinya hidup," ujarnya.
Selain persoalan eksploitasi sumber daya, Trenggono mengingatkan ancaman sampah plastik terhadap ekosistem laut. Dia menilai upaya penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan di laut, tetapi harus dimulai dari pencegahan sampah di daratan agar tidak bermuara ke laut.
