Berita

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin. (Foto: Istimewa)

Parlemen

Pemerintah Diminta Terima Bantuan Luar Negeri Atasi Karhutla

KAMIS, 15 OKTOBER 2026 | 17:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. 

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendorong pemerintah mempertimbangkan penerimaan bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman.

Menurut Syafruddin, berkepanjangannya karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. 


Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap, menghadapi ancaman gangguan kesehatan, serta mengalami hambatan dalam bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan secara normal.

"Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas pertimbangan lain. Ketika kebakaran berlangsung luas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan internasional, mulai dari bantuan pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang memiliki pengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar.

Menurutnya, bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menangani karhutla. Namun, dalam situasi darurat yang berlangsung berkepanjangan, kerja sama internasional dapat menjadi upaya tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan operasi pemadaman, dan mempercepat penanganan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

"Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," kata legislator asal Kalimantan Timur ini.

Syafruddin mengatakan, pemadaman karhutla di wilayah yang luas membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dan strategi yang terintegrasi. 

Petugas di lapangan tidak hanya menghadapi api, tetapi juga medan yang sulit, keterbatasan akses menuju titik kebakaran, serta potensi munculnya kembali titik api. 

Dalam kondisi tertentu, dukungan udara dan teknologi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas penanganan, dan menjangkau kawasan yang sulit diakses.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. 

Jika kapasitas dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, bantuan internasional perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

"Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," kata Syafruddin.

Syafruddin juga menyoroti dampak kabut asap terhadap masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Di sisi lain, kabut asap juga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa bantuan internasional harus berjalan di bawah koordinasi pemerintah Indonesia, dengan pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, dukungan dari negara sahabat dapat melengkapi operasi nasional tanpa menghambat koordinasi antarlembaga.

Salah satu negara yang disebut telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia memadamkan karhutla adalah Singapura. 

Syafruddin meminta pemerintah menindaklanjuti setiap tawaran bantuan secara cepat, terukur, dan transparan, dengan mempertimbangkan jenis dukungan yang paling dibutuhkan untuk mempercepat pemadaman.

"Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," pungkas Syafruddin.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya