PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (Foto: Istimewa)
Pengembangan jaringan gas (jargas) dan Compressed Natural Gas (CNG) perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
Dukungan pendanaan dan kepastian pasokan menjadi kunci agar pemanfaatan gas bumi domestik dapat berkembang secara berkelanjutan.
Founder & Advisor ReforMiner Institute (Research Institute for Mining and Energy Economics), Pri Agung Rakhmanto menyoroti pentingnya dukungan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi nasional.
Pemanfaatan kedua program tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi, mulai dari penghematan devisa hingga efisiensi belanja energi rumah tangga dan UMKM.
“Pemakaian gas bumi secara masif (Jargas dan CNG) berpotensi menghemat devisa negara, meningkatkan penghematan belanja energi rumah tangga/UMKM, serta mendorong ketahanan energi nasional,” ujar Pri Agung dalam keterangannya, Kamis, 15 Oktober 2026.
Pengembangan jargas membutuhkan investasi infrastruktur yang besar dengan masa pengembalian modal panjang. Karena itu, Pri Agung mendorong percepatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta alokasi Viability Gap Fund (VGF) dari APBN untuk membantu pembiayaan awal pembangunan jaringan pipa.
“Perlunya percepatan implementasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta alokasi Viability Gap Fund (VGF) dari APBN untuk membantu porsi modal awal pembangunan jaringan pipa,” tulisnya.
Selain dukungan pendanaan, kepastian alokasi pasokan gas hulu jangka panjang dengan harga yang kondusif juga diperlukan, khususnya untuk segmen penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).
Sementara itu, CNG dan Micro-LNG dapat dikembangkan melalui sistem virtual pipeline untuk menjangkau wilayah yang belum terhubung dengan jaringan pipa gas. Distribusi menggunakan sarana transportasi khusus ini menjadi salah satu alternatif untuk memperluas akses gas bumi bagi UMKM dan kawasan permukiman nonpipa.
Pri Agung juga merekomendasikan pengembangan pasar melalui pola anchor tenant, dengan melibatkan sektor komersial dan industri sebagai penopang keekonomian proyek. Kemitraan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan pengembang kawasan turut diperlukan untuk mendukung perluasan infrastruktur gas.
“Keberhasilan konversi energi memerlukan kolaborasi erat antara regulator, KKKS hulu, pemda, dan badan usaha pelaksana,” kata Pri Agung.
Dengan dukungan regulasi yang tepat dan terukur, pengembangan jargas dan CNG diharapkan dapat memperluas pemanfaatan gas domestik, meningkatkan efisiensi belanja energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG secara bertahap.
