Berita

Menlu RI Sugiono (Foto: Kemlu RI)

Global

Sugiono: RI Percaya PBB, Tapi Multilateralisme Harus Lebih Representatif dan Gesit

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2026 | 09:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kepercayaan Indonesia terhadap PBB sebagai institusi penting dalam menjaga perdamaian dan kerja sama internasional. 

Hal itu disampaikan Sugiono saat membacakan Pernyataan Nasional Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu waktu setempat, 27 September 2026.

Menurutnya, PBB tetap memiliki posisi yang tidak tergantikan karena menyediakan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa konflik, menetapkan aturan bersama, serta menggabungkan kapasitas ketika satu negara tidak dapat bertindak efektif sendirian.


"Inilah mengapa Indonesia terus percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi percaya pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya," ujar Sugiono.

Menlu menjelaskan, pembenahan sistem multilateral bukan berarti mengurangi perannya. Sebaliknya, dunia membutuhkan multilateralisme yang lebih baik dengan sistem yang sesuai dengan tantangan abad ke-21.

"Mari kita perjelas: jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah multilateralisme yang lebih sedikit. Melainkan multilateralisme yang lebih baik. Sistem multilateral yang sesuai untuk abad ke-21 harus: lebih representatif, lebih gesit, dan lebih mampu memberikan hasil," tegasnya.

Sugiono menambahkan transformasi kelembagaan tidak dapat dilakukan dalam semalam. 

Berbagai tantangan global menuntut negara-negara untuk mulai bertindak sekarang, antara lain dengan memperkuat kapasitas kolektif dalam menghadapi krisis, merespons situasi kemanusiaan, serta mempertahankan perdamaian, pembangunan, dan kerja sama. 

Dia juga menekankan pentingnya evolusi arsitektur keuangan internasional agar lebih mampu menjawab kebutuhan negara berkembang.

"Untuk menanggapi kebutuhan negara-negara berkembang dengan lebih baik; dan untuk memberi mereka ruang yang lebih besar untuk mengejar prioritas pembangunan mereka sendiri dan membangun ketahanan mereka," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya