Berita

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

SABTU, 26 SEPTEMBER 2026 | 03:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Permintaan maaf ini disampaikan menyusul pernyataannya dalam rapat terbatas pada Rabu 23 September 2026 yang menyebut bahwa "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" di tengah situasi kabut asap di Kalimantan.

Klarifikasi itu disampaikan Suharyanto lewat akun Instagram Kepala BNPB @suharyanto_shr yang dikutip redaksi pada Jumat, 25 September 2026.


"Saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," kata Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 23 September 2026.

Adapun, kata 'normal' yang digunakan mencakup aktivitas dasar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Saya jelaskan bahwa konteks kata 'normal' yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan," kata Suharyanto.

Suharyanto menegaskan, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan menggambarkan kondisi lingkungan yang telah normal di tengah karhutla dan kabut asap.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya