Tambak udang di pesisir utara Indramayu, Jawa Barat. (Foto: Diskominfo Indramayu)
Kritik keras dialamatkan pada sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menolak program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa atau Pantura, khususnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Kritik itu salah satunya dikatakan Aktivis lingkungan Yogyakarta yang juga alumni Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Setiawan, yang menilai penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura perlu dilihat secara utuh.
Menurut dia, program pemerintah tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik tambak, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tambak, serta agenda ketahanan pangan nasional.
“Jangan setiap ada program pemerintah langsung ditolak dengan membawa-bawa isu lingkungan. Kita harus melihat apakah program tersebut benar-benar merusak lingkungan atau justru melakukan revitalisasi terhadap tambak yang selama ini tidak produktif,” ujar Iwan dalam keterangannya, Jumat 25 September 2026.
Menurut Iwan, pemerintah justru sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan tambak yang telah ada. Data pemerintah menunjukkan program revitalisasi Pantura mencakup kawasan di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Total lahan yang masuk dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan mencapai 20.413,25 hektare. Namun, hingga September 2026, pemerintah menyebut sekitar 6.000 hektare yang sudah siap direvitalisasi, sementara persoalan pertanahan di kawasan lainnya masih diselesaikan.
Di Indramayu sendiri, luas kawasan yang disiapkan mencapai 2.875,48 hektare. Pemerintah Kabupaten Indramayu sebelumnya menyatakan revitalisasi tersebut diarahkan untuk mengubah tambak yang kurang produktif menjadi tambak modern sekaligus mendorong ekonomi masyarakat pesisir.
Iwan mempertanyakan jika setiap program revitalisasi tambak langsung ditempatkan sebagai ancaman lingkungan.
“Kalau tambak yang sudah ada dan tidak produktif kemudian direvitalisasi agar menghasilkan ikan, udang, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, apa dasarnya langsung disebut merusak lingkungan?” katanya.
Iwan juga mengkritik keras pola kampanye WALHI yang menurutnya berpotensi membuat masyarakat melihat pembangunan pemerintah secara hitam-putih.
Ia menilai kritik lingkungan tetap diperlukan, tetapi harus dibangun berdasarkan kajian ilmiah, data lapangan dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah.
“WALHI jangan memprovokasi rakyat dengan bertameng lingkungan. Kalau ada kerusakan, tunjukkan titik kerusakannya. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan pelanggarannya. Jangan semua program ketahanan pangan dianggap sebagai ancaman,” tegas Iwan.
