Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Setwapres)
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dapat menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan pembenahan kehidupan politik Indonesia.
Gugatan tersebut diajukan Profesor Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Syahganda menilai persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa.
“Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini,” ujar Syahganda di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Jumat, 25 September 2026.
Menurutnya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan refleksi agar perjalanan bangsa ke depan lebih mengedepankan pertumbuhan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Syahganda lantas menyoroti posisi Gibran sebagai wakil presiden yang menurutnya menimbulkan perdebatan mengenai proses kaderisasi dan kepemimpinan nasional.
Ia membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden sebelumnya seperti Adam Malik, B.J. Habibie, Jusuf Kalla, dan Boediono. Syahganda menyampaikan pandangan kritis mengenai pengalaman Gibran sebelum menduduki posisi wakil presiden.
“Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres. Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato. Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Yusuf Kalla, kita punya wapres Boediono,” ujarnya.
“Tiba-tiba bocil muncul. Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini. Nggak ada kompetensinya. Harusnya ini orang jadi camat dulu. Jadi wali kota pun nggak pantas,” lanjut Syahganda.
Menurutnya, kritik tersebut bukan ditujukan sebagai persoalan personal, melainkan bagian dari pandangannya mengenai pentingnya penataan kembali politik Indonesia berdasarkan landasan moral.
“Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal. Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik,” tegasnya.
