Indonesia Pamer Langkah Nyata Transisi Iklim dan B50 di Markas PBB

Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat transisi iklim global melalui aksi nyata lintas sektor yang memadukan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan.

Pesan tegas tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar PBB, New York, Rabu, 23 September 2026 waktu setempat.

Jumhur menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Persetujuan Paris dengan menyelaraskan aksi iklim dan pembangunan nasional. Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.

“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” ujar Jumhur di hadapan para pemimipin dunia.

Dalam forum yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah langkah konkret dekarbonisasi. Di antaranya penerapan bahan bakar B50, pengembangan energi surya skala besar, hingga percepatan ekosistem kendaraan listrik.

Selain itu, pemerintah fokus pada pengurangan emisi metana dan sampah, dekarbonisasi industri, serta penerapan teknologi Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab.

Jumhur menggarisbawahi bahwa transisi energi harus berlangsung secara adil, tertib, berpusat pada rakyat, dan dipimpin oleh negara.

“Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, serta perlindungan kelompok rentan,” tegasnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menyoroti pentingnya langkah adaptasi pesisir. Salah satu proyek strategis yang didorong adalah pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa serta restorasi ekosistem mangrove.

Di sisi pembiayaan, Indonesia mendesak skema dana iklim global yang lebih adil dan mudah diakses, khususnya untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan National Adaptation Plan (NAP) di negara-negara berkembang.

Menjelang gelaran COP31 di Antalya, Turki, keterlibatan aktif Indonesia di PBB mempertegas posisi tawar nasional agar agenda lingkungan mampu menciptakan peluang ekonomi nyata dan perlindungan bagi masyarakat rentan.