Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan jajaran Danantara di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 4 September 2026. (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Genjot Hilirisasi dan Perampingan BUMN

SABTU, 05 SEPTEMBER 2026 | 14:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam sekaligus melanjutkan penataan perusahaan pelat merah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan jajaran Danantara di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 4 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, perkembangan hilirisasi menjadi salah satu pembahasan utama. Pemerintah didorong mempercepat proses pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.


Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, hilirisasi dapat memperkuat investasi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.

Selain hilirisasi, Prabowo juga mendapat laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Kebijakan tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Penataan perusahaan negara itu masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026.

Jika target tersebut terealisasi, restrukturisasi BUMN diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Prabowo menekankan agar proses penataan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Restrukturisasi harus mampu menghasilkan perusahaan negara dengan struktur yang lebih ramping, sehat, profesional, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy.

Pertemuan itu turut dihadiri COO Danantara Dony Oskaria, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya