Berita

Petugas Dinkes Pagar Alam mulai membagikan masker. (RMOLSumsel)

Politik

Penerapan PJJ Demi Lindungi Siswa dari Kabut Asap Karhutla

SELASA, 01 SEPTEMBER 2026 | 11:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penerbitan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Karhutla didukung Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad.

Menurutnya, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas ketika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyebabkan kualitas udara memburuk. Habib menilai, dalam kondisi darurat kabut asap, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat menjadi pilihan yang tepat bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan kebijakan tersebut bukan semata untuk menjaga kenyamanan siswa, tetapi merupakan langkah perlindungan untuk mengurangi paparan polusi udara terhadap anak-anak.


“Kami mendukung diterbitkannya surat edaran Kemendikdasmen. Ketika kondisi udara sudah membahayakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas. Pembelajaran dapat dialihkan melalui PJJ selama kondisi darurat kabut asap,” ujar Habib di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Dia menjelaskan, anak-anak merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus ketika terjadi pencemaran udara. Memaksa siswa tetap melakukan perjalanan menuju sekolah dalam kondisi kabut asap berarti meningkatkan durasi dan frekuensi paparan terhadap udara yang tercemar. 

“Anak-anak bukan hanya terpapar asap ketika berada di perjalanan menuju sekolah. Mereka juga akan berada selama berjam-jam di lingkungan sekolah yang kualitas udaranya mungkin sama-sama terdampak. Artinya, ada paparan yang berlangsung cukup lama. Karena itu, ketika kualitas udara sudah tidak sehat, jangan sampai anak-anak justru dipaksa beraktivitas di luar rumah,” katanya.

Paparan asap karhutla dapat mengganggu sistem pernapasan dan memicu berbagai keluhan kesehatan dan membuat siswa lebih sulit berkonsentrasi sehingga proses pembelajaran tatap muka tidak berjalan optimal. 

Legislator asal Jawa Barat itu menegaskan bahwa penerapan PJJ dalam kondisi kabut asap bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Sebaliknya, PJJ menjadi bentuk penyesuaian pembelajaran agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak mereka atas lingkungan belajar yang aman dan sehat.

“PJJ adalah solusi agar kegiatan belajar tetap berlangsung tanpa harus membuat anak-anak terpapar kabut asap dalam perjalanan maupun selama berada di sekolah. Jadi, pendidikan tetap berjalan, tetapi keselamatan anak tetap kita lindungi,” tandasnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya