Berita

Amien Rais. (Foto: YouTube)

Politik

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

KAMIS, 20 AGUSTUS 2026 | 03:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang mengkritik para pengusul kembali ke UUD 1945 naskah asli atau sebelum amandemen terus menuai sorotan tajam.

Aktivis senior M. Hatta Taliwang menilai pernyataan tersebut makin menunjukkan ketidakjelasan sikap Amien Rais sebagai tokoh senior.

“Kalau benar (pernyataan itu) maka makin nyata sikap Amien Rais ini plinplan,” kata Hatta kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.


Ia membeberkan sejumlah fakta bahwa Amien Rais dahulunya pernah mendukung gerakan kembali ke UUD 1945 asli. Di antaranya saat dirinya meminta maaf kepada Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno soal terjadinya amandemen UUD 1945.

Kemudian, lanjut Hatta, Amien Rais juga pernah menemui Ketua DPD (2019-2024) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen pada 24 Juni 2024 yang kala itu DPD sedang gencar menyuarakan kembali ke UUD 1945 asli. 

“Ia (Amien Rais) menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto akan menyetujui gagasan tersebut. Amien mengatakan Prabowo akan setuju. Secara tersirat Amien setuju kembali ke UUD 45.Amien juga mengusulkan Presiden kembali dipilih MPR, yang merupakan konsekuensi penting dari konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan,” jelasnya.

Tak sampai di situ, menurut Hatta, Amien juga kerap terlibat dalam berbagai forum yang mengusung kembali ke UUD 1945 asli. 

“Menyangkut substansi yang disampaikan, Amien Rais sadar atau tidak bahwa UUD 45 sudah diganti dengan UUD 2002. Kita mau kembali itu bukan surut dalam pemikiran tapi kembali ke visi awal didirikannya Republik Indonesia agar kita tidak terus tersesat,” ungkapnya.

“Dengan diturunkannya derajat MPR RI dari Lembaga Tertinggi Negara, menjadi Lembaga Tinggi Negara, menyebabkan tak ada kontrol terhadap Presiden dan lembaga tinggi Yudikatif, sadar gak Amien Rais atas dampaknya? Pilpres langsung yang diintrodusir oleh UUD 2002, sadar gak Amien Rais bahwa itu menyimpang dari Sila ke-4 Pancasila? Sadar gak atas segala kebusukan dan keburukan pilpres langsung yang merupakan praktik demokrasi liberal ala Indonesia,” tambah Hatta.

Senada, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto menyatakan bahwa pernyataan Amien Rais sama saja maling teriak maling. 

“Yang bilang ‘kembali ke UUD 45 setback’, padahal dia sendiri yang mencuri kedaulatan rakyat. Rakyat tidak pernah memberi mandat pada  MPR 1999 di bawah Pak Amien Rais  untuk mengubah UUD 1945. Sebelum mengubah UUD 1945, MPR menghapus dulu TAP MPR & UU tentang Referendum, kenapa? Karena takut ditolak rakyat. Ini namanya menghilangkan Kedaulatan Rakyat,” kata Prihandoyo.

Ia menegaskan bahwa Amien Rais telah menipu mentah-mentah rakyat Indonesia dengan menyebut UUD 2002 sebagai UUD 1945. 

“Jadi kalau ada yang bilang kembali ke UUD 45 itu setback, jawabannya yang setback itu amandemen ilegal yang merampas hak rakyat! Maka rakyat ditipu dengan mengatakan UUD (amandemen) masih disebut UUD 1945,” jelas dia.

Sebelumnya, Amien Rais dalam media sosial pribadinya menyebut bahwa gagasan kembali ke konstitusi lama tidak masuk akal.

“Sudah lama saya dengar dan saya baca, ada tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mengusulkan sebuah usulan ajaib dan sekaligus tidak masuk nalar atau masuk akal. Usulan itu adalah ajakan supaya bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli,” kata Amien. 

Lantas pendiri PAN dan Partai Ummat itu menjelaskan bahwa gagasan kembali ke UUD 1945 sama saja kemunduran dan ingin kembali ke era Orde Baru. 

Alhasil pemikiran Amien tak ubahnya sebagai pemikiran yang licik dan penuh pengkhianatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap tersebut dalam dunia pewayangan digambarkan dalam sosok Sengkuni yang menggerogoti negara dari dalam.
 


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya