Berita

Amien Rais. (Foto: YouTube)

Politik

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

KAMIS, 20 AGUSTUS 2026 | 03:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang mengkritik para pengusul kembali ke UUD 1945 naskah asli atau sebelum amandemen terus menuai sorotan tajam.

Aktivis senior M. Hatta Taliwang menilai pernyataan tersebut makin menunjukkan ketidakjelasan sikap Amien Rais sebagai tokoh senior.

“Kalau benar (pernyataan itu) maka makin nyata sikap Amien Rais ini plinplan,” kata Hatta kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.


Ia membeberkan sejumlah fakta bahwa Amien Rais dahulunya pernah mendukung gerakan kembali ke UUD 1945 asli. Di antaranya saat dirinya meminta maaf kepada Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno soal terjadinya amandemen UUD 1945.

Kemudian, lanjut Hatta, Amien Rais juga pernah menemui Ketua DPD (2019-2024) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen pada 24 Juni 2024 yang kala itu DPD sedang gencar menyuarakan kembali ke UUD 1945 asli. 

“Ia (Amien Rais) menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto akan menyetujui gagasan tersebut. Amien mengatakan Prabowo akan setuju. Secara tersirat Amien setuju kembali ke UUD 45.Amien juga mengusulkan Presiden kembali dipilih MPR, yang merupakan konsekuensi penting dari konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan,” jelasnya.

Tak sampai di situ, menurut Hatta, Amien juga kerap terlibat dalam berbagai forum yang mengusung kembali ke UUD 1945 asli. 

“Menyangkut substansi yang disampaikan, Amien Rais sadar atau tidak bahwa UUD 45 sudah diganti dengan UUD 2002. Kita mau kembali itu bukan surut dalam pemikiran tapi kembali ke visi awal didirikannya Republik Indonesia agar kita tidak terus tersesat,” ungkapnya.

“Dengan diturunkannya derajat MPR RI dari Lembaga Tertinggi Negara, menjadi Lembaga Tinggi Negara, menyebabkan tak ada kontrol terhadap Presiden dan lembaga tinggi Yudikatif, sadar gak Amien Rais atas dampaknya? Pilpres langsung yang diintrodusir oleh UUD 2002, sadar gak Amien Rais bahwa itu menyimpang dari Sila ke-4 Pancasila? Sadar gak atas segala kebusukan dan keburukan pilpres langsung yang merupakan praktik demokrasi liberal ala Indonesia,” tambah Hatta.

Senada, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto menyatakan bahwa pernyataan Amien Rais sama saja maling teriak maling. 

“Yang bilang ‘kembali ke UUD 45 setback’, padahal dia sendiri yang mencuri kedaulatan rakyat. Rakyat tidak pernah memberi mandat pada  MPR 1999 di bawah Pak Amien Rais  untuk mengubah UUD 1945. Sebelum mengubah UUD 1945, MPR menghapus dulu TAP MPR & UU tentang Referendum, kenapa? Karena takut ditolak rakyat. Ini namanya menghilangkan Kedaulatan Rakyat,” kata Prihandoyo.

Ia menegaskan bahwa Amien Rais telah menipu mentah-mentah rakyat Indonesia dengan menyebut UUD 2002 sebagai UUD 1945. 

“Jadi kalau ada yang bilang kembali ke UUD 45 itu setback, jawabannya yang setback itu amandemen ilegal yang merampas hak rakyat! Maka rakyat ditipu dengan mengatakan UUD (amandemen) masih disebut UUD 1945,” jelas dia.

Sebelumnya, Amien Rais dalam media sosial pribadinya menyebut bahwa gagasan kembali ke konstitusi lama tidak masuk akal.

“Sudah lama saya dengar dan saya baca, ada tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mengusulkan sebuah usulan ajaib dan sekaligus tidak masuk nalar atau masuk akal. Usulan itu adalah ajakan supaya bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli,” kata Amien. 

Lantas pendiri PAN dan Partai Ummat itu menjelaskan bahwa gagasan kembali ke UUD 1945 sama saja kemunduran dan ingin kembali ke era Orde Baru. 

Alhasil pemikiran Amien tak ubahnya sebagai pemikiran yang licik dan penuh pengkhianatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap tersebut dalam dunia pewayangan digambarkan dalam sosok Sengkuni yang menggerogoti negara dari dalam.
 


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya