Pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan GREAT Institute terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita menilai salah satu pesan penting dari pidato tersebut adalah penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir pembangunan.
“Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Investasi harus menciptakan pekerjaan, kekayaan negara harus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat," ujar Trisha dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2026.
"Arah ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya pada akhirnya akan
sangat ditentukan oleh sejauh mana berbagai kebijakan tersebut mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, miskin,
dan menengah,” lanjutnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah dijalankan. GREAT Institute melihat tingginya intensitas kebijakan tersebut sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural.
Namun, Trisha mengingatkan bahwa kecepatan implementasi perlu diikuti dengan penguatan tata kelola, kualitas data, koordinasi antarinstansi, dan evaluasi kebijakan.
Dari sisi makroekonomi, Presiden menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester I 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi Indonesia juga disebut 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026.
“Data yang disampaikan memang menunjukkan tren yang positif, terutama dari sisi realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kualitas tetap menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap perekonomian. Investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nominal yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah layak, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan demikian, investasi dapat benar-benar menjadi penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Trisha.
Kedaulatan pangan dan energi juga menjadi bagian penting dalam pidato Presiden. Pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada sejumlah komoditas pangan serta penerapan B50 yang disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Menurut GREAT Institute, pengurangan ketergantungan terhadap impor dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberlanjutannya tetap membutuhkan peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memastikan tata niaga pangan berjalan secara sehat dan efisien," jelas Trisha.
Petani perlu memperoleh harga yang layak, praktik rente dan distorsi
dalam rantai distribusi harus ditekan, sementara konsumen tetap
mendapatkan harga yang stabil dan terjangkau. Dengan rantai pasok yang
lebih efisien dan transparan, swasembada dapat memberikan manfaat
ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produsen maupun
masyarakat.
Selain pangan dan energi, Prabowo menyoroti penguatan pengelolaan kekayaan negara, koperasi desa, serta pembangunan manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, dan digitalisasi bantuan sosial.
GREAT Institute menilai agenda tersebut penting untuk memperluas basis pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pembiayaan.
“Pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang, tetapi besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak boleh menjadi pembenaran bagi lemahnya tata kelola. Program-program di bidang gizi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus dikawal secara ketat agar tidak menjadi ruang baru bagi kebocoran, penyimpangan, salah sasaran, maupun pemborosan anggaran," kata Trisha.
Ia melanjutkan, keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penerima manfaat. Tanpa itu, ekspansi program justru berisiko menghasilkan belanja yang besar dengan dampak yang kecil. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas dan peningkatan nyata dalam taraf hidup masyarakat.
Pada akhirnya, GREAT Institute melihat benang merah dalam arah pembangunan yang disampaikan Presiden, yakni menghubungkan kedaulatan ekonomi, penguatan produksi domestik, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan dan investasi. Ke depan, ukuran keberhasilannya perlu semakin dilihat dari apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan meningkat, daya beli terjaga, dan layanan publik membaik. Arah kebijakannya sudah terlihat; tantangannya adalah memastikan arah tersebut menghasilkan dampak yang konsisten bagi masyarakat,” tutup Trisha.
