Dana Transfer ke Daerah Harus Jadi Penggerak Ekonomi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. 

Namun, kebijakan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tetap harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Sultan, alokasi anggaran pusat ke daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan secara merata.

Ia menekankan, penyesuaian TKD tidak boleh mengabaikan kebutuhan daerah, terutama dalam pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Dana Transfer ke Daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujar Sultan.

Karena itu, menurutnya, kebijakan transfer ke daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Di sisi lain, Sultan mendorong pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Daerah perlu memperkuat kemampuan fiskalnya melalui inovasi pendapatan dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

“Pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan,” katanya.

Menurut Sultan, penguatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja menjadi penting agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.