Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin (Foto: istimewa)

Politik

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

JUMAT, 31 JULI 2026 | 14:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak segera mengambil langkah mitigasi darurat untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino 2026. Diperkirakan, El Nino akan memicu kekeringan ekstrem, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengancam ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menilai pemerintah harus bergerak cepat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar dampak El Nino dapat diminimalkan sebelum memasuki puncak musim kemarau.

"Fenomena El Nino berpotensi menimbulkan kekeringan ekstrem yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian, sehingga dapat memicu penurunan produksi hingga gagal panen. Karena itu, pemerintah harus segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan terintegrasi," ujar Usman kepada wartawan, Jumat, 31 Juli 2026.


Menurutnya, sektor pangan merupakan bidang yang paling rentan terdampak apabila pemerintah tidak segera melakukan langkah antisipatif. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian bersama kementerian dan lembaga terkait diminta memperkuat upaya mitigasi guna menjaga produktivitas pertanian dan menjamin ketersediaan pangan nasional.

Usman juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan selama periode El Nino.

Selain itu, ia mendorong pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga ketersediaan sumber daya air di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.

Di sektor pertanian, Usman menekankan pentingnya percepatan pembangunan sumur bor di kawasan sentra produksi pangan. Menurutnya, penyediaan sumber air menjadi langkah strategis agar petani tetap dapat mengolah lahan dan melaksanakan masa tanam meskipun curah hujan menurun.

"Pembangunan sumur bor harus dipercepat sehingga petani memiliki akses terhadap air untuk menggarap lahan dan melakukan penanaman. Dengan demikian, risiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan dan produksi pangan tetap terjaga," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya