Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel), Muhtadi. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pangkalan Bun mencatat penerimaan negara dari ekspor kelapa sawit dan produk turunannya melalui wilayah tersebut menembus lebih dari Rp1,7 triliun sepanjang 2026.
Nilai tersebut berasal dari penerimaan bea keluar sebesar Rp882 miliar dan pungutan dana sawit sekitar Rp860 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) Muhtadi mengatakan, sektor sawit menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara dari aktivitas ekspor di wilayah kerjanya. Komoditas yang diekspor didominasi crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.
"Jadi sekitar hampir Rp1,7 triliun lebih ya. Ini adalah di kami, di Kalimantan bagian Selatan ini adalah kontribusi terbesar dari penerimaan dari sisi ekspor ya," kata Muhtadi kepada awak media di Kalimantan Tengah, Jumat 31 Juli 2026.
Muhtadi mengungkapkan India menjadi negara tujuan utama ekspor sawit dari Pangkalan Bun. Produk yang dikirim didominasi CPO dan berbagai produk turunan sawit yang memiliki permintaan tinggi di negara tersebut.
"Terbesar untuk dari Pangkalan Bun ini ekspornya ke India. Komoditasnya CPO dan turunannya gitu," ujarnya.
Di balik kinerja ekspor yang tetap kuat, Muhtadi mengakui masih ada sejumlah tantangan logistik yang dihadapi pelaku usaha. Untuk pengiriman CPO curah, ekspor dilakukan menggunakan mekanisme ship to ship (STS), yakni pemindahan muatan dari tongkang ke kapal induk di tengah laut.
Skema tersebut diterapkan karena kapal induk tidak dapat bersandar langsung di pelabuhan akibat keterbatasan kedalaman alur pelayaran. Titik STS berada sekitar 40 mil dari pelabuhan dengan waktu tempuh hingga 12 jam, sehingga menambah biaya logistik.
"Karena mother vessel masuk ke wilayah misalkan di pelabuhan, di pangkalan buning nggak bisa karena terkait draft tadi. Akhirnya menggunakan mekanisme ship to ship itu," jelasnya.
Sementara itu, untuk ekspor menggunakan kontainer, kendala utama berasal dari terbatasnya ketersediaan kontainer yang layak serta belum tersedianya layanan pelayaran langsung dari Pangkalan Bun ke negara tujuan seperti India.
Akibatnya, kontainer ekspor harus lebih dulu dikirim ke pelabuhan hub, seperti Surabaya, sebelum diteruskan ke negara tujuan. Kondisi tersebut membuat waktu pengiriman lebih lama sekaligus meningkatkan biaya logistik. Frekuensi kapal yang masih terbatas juga menjadi hambatan dalam mempercepat arus ekspor.
"Sehingga terkait dengan ketersediaan kontainer. Habis itu kapal yang seminggu dua kali otomatis ini dibutuhkan kecepatannya. Dan waktu juga otomatis itu. Otomatis itu kendala-kendala yang ada seperti itu," pungkasnya.
